Ada Partai Siapkan Harga Rp 300-500 Ribu per Paket, Isu Politik Uang Merebak di Bireuen

70

Kasadar.com, Banda Aceh | Maraknya isu jual beli suara alias politik uang dalam Pemilu di Aceh ternyata bukan isapan jempol.

Di Kabupaten Bireuen bahkan ada partai politik (parpol) yang telah menyiapkan uang untuk membeli suara per paket, mulai dari DPRK hingga DPR RI.

Hal itu diungkapkan Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia, Destika Gilang Lestari, kepada Serambinews.com, Jumat (5/4/2019), saat ditanya tentang situasi di Bireuen jelang Pemilu 2019.

Pihaknya memang sudah sejak dua bulan terakhir berada di Bireuen.

“Parah sekali (politik uang) di Bireuen Bang. Ada harga per paket dan nonpaket,” ungkapnya.

Informasi diperoleh di lapangan, harga paket tersebut disiapkan oleh partai politik (parpol) dengan nilai nominalnya antara Rp 300.000 sampai Rp 500.000.

“Satu paket terdiri dari tiga caleg. Masing-masing maju ke DPRK, DPRA, dan DPR RI,” rinci Gilang.

Namun saat ditanya lebih lanjut nama partai tersebut, Gilang enggan menyebutnya.

Dia hanya menyebut salah satu partai nasional.

“Saya juga melihat sendiri bagaimana sebuah partai besar nasional membagi-bagikan sembako, padahal itu jelas-jelas dilarang,” tambah mantan Koordinator KontraS Aceh ini.

Selain harga paket, juga ada harga nonpaket.

Seperti untuk caleg DPRA, nominal uang dibagikan sebesar Rp 200.000 dan untuk caleg DPRK sebesar Rp 100.000.

Namun yang membuat miris, masyarakat juga sudah ikut-ikut dalam permainan politik uang.

Masyarakat tanpa malu-malu, langsung menanyakan apa imbalan yang mereka peroleh jika memilih caleg tersebut.

“Jika ada caleg atau timses yang turun ke masyarakat, selalu ditanyakan apa yang mereka dapatkan kalau memilih caleg tersebut,” tutur Gilang.

Imbauan MPU dan Ustadz Abdul Somad

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sebelumnya telah mengingatkan bahwa jual beli suara (money politik) hukumnya haram.

Fatwa tersebut dikeluarkan menjelang Pemilu Legislatif 2014.

“Politik uang dan atau memberikan sesuatu untuk kemenangan kandidat tertentu hukumnya adalah haram,” bunyi salah satu Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2014.

Ustaz Abdul Somad (UAS) dalam ceramahnya di Aceh Tenggara (Agara) juga meminta masyarakat agar tidak memilih calon legislatif (caleg) yang melakukan politik uang atau jual beli suara dalam Pemilu 2019 nanti.

“Kalau ada caleg yang memberikan uang untuk menjoblos dirinya, jangan mau menjoblosnya,” kata UAS.

UAS mengatakan, uang yang diberikan caleg tetapi dengan imbalan untuk mencoblos dirinya, merupakan uang haram.

Karena itu, uang pemberian caleg tersebut tidak boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

“Jaga anak-anak kita agar tidak memakan uang haram,” ujarnya.

SUMBERaceh.tribunnews.com
BAGIKAN

KOMENTAR FACEBOOK

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here