Kasadar.com, Tapak Tuan l Akibat dari status facebook dan pemberitaan ini, oknum kepala dinas ngamuk-ngamuk ke ketua Komisi II DPRK Aceh Selatan di Cafe Anak Laut semalam tanggal 01/07/2020 sekira pukul 22.00 Wib.

Dihempaskan dokumen usulan Nominasi Anugerah Pesona Indonesia 2020 di depan kami (Hadi Surya, Erdian JK, Boy Andika dan Balesti) dengan nada marah menggertak tampar dengan mengacungkan tangan ke arah muka saya, dengam spontan saya langsung menyodorkan pipi tetapi ternyata gertak tamparnya itu hanya gertakan sambal saja, ungkap Hadi Surya.

Dari kejadian ini, logikanya kritikan dan saran dari Anggota DPRK Aceh Selatan mendapat respon dengan gaya preman, bagaimana jika kritikan ini datang dari masyarakat biasa?, imbuhnya.

Menurut teman-teman apa kejadian ini apa perlu kita laporkan ke pihak berwajib atas perbuatan tidak menyenangkan?
Kalau saksi ada tiga orang tapi tidak ada dokumentasi.

Stop premanisme..

Anggota DPRK punya hak imunitas atas pernyataannya dan jika keliru silahkan gunakan hak jawab bukan “manggologok”

“Sudah hampir memasuki 6 tahun sebagai Anggota DPRK Aceh Selatan, baru kali ini tepat tanggal 1 Juli 2020 saya mendapat ancaman tampar di depan umum oleh oknum Kepala Dinas karena kritikan dan saran lontarnya Hadi.

DPRK Aceh Selatan Siska Elviadi Rajo Evi mengatakan terkait dengan ancaman oknum kadis Aceh Selatan terhadap Anggota DPRK yang juga Ketua Komisi II dengan ini kami mengutuk keras tindakan ala premanisme ini.

“Anggota DPRK punya hak pengawasan yang dilindungi oleh undang-undang, kritikan yg disampaikan melalui salah satu media itu sifatnya konstruktif dan tidak mendiskreditkan siapapun”, tuturnya.

Harusnya bila kritikan itu di anggap tidak benar maka Kadis tersebut punya hak jawab di media untuk mengklarifikasi hal itu. Selanjutnya menyikapi ancaman oknum kadis tersebut kami secara kelembagaan akan melaporkan ke pihak berwajib atas tindakan, ungkapnya Rajo.

Jelas ini suatu yang tidak boleh di biarkan, ini menjadi sebuah presedent yang buruk terhadap pemerintahan yang sedang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan juga dalam waktu dekat kami akan membuat musyawarah di DPRK untuk merekomendasikan kepada Bupati Aceh selatan agar oknum kadis tersebut di evaluasi. Tutup Anggota DPRK Aceh Selatan Siska Elviadi Rajo Evi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here