Dewan Tamiang Minta Bupati Tinjau Ulang

129

Kasadar.com, Kuala Simpang| Dua fraksi di DPRK Aceh Tamiang meminta Bupati Aceh Tamiang meninjau kembali kebijakan pengangkatan 250 Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja (PDPK) di RSU Aceh Tamiang dan 116 tenaga kontrak yang bekerja di fasilitas kesehatan tersebut, karena pengangkatan mereka tanpa sepengetahuan dewan, sehingga dinilai merupakan pegawai titipan pejabat.

Hal ini menjadi pendapat resmi Fraksi Tamiang Sekate dan Fraksi Merah Putih pada sidang paripurna tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, APBK Aceh Tamiang tahun 2017 di gedung dewan setempat, Senin (23/10).“Pengangkatan tenaga PDPK ini tanpa sepengetahuan dewan. Padahal DPRK harus mengetahui anggaran dari mana yang akan digunakan, karena konsekuensi pengangkatan PDPK dan tenaga kontrak ini menyerap dana APBK,” kata juru bicara Fraksi Tamiang Sekate, Sumiyem. Karena itu, Fraksi Tamiang Sekate pun meminta Bupati Aceh Tamiang meninjau ulang pengangkatan tenaga PDPK maupun tenaga kontrak ini.

Permintaan ini didukung Fraksi Merah Putih. Apalagi, dalam pengangkatan tenaga PDPK dan tenga kontrak ini tidak berdasarkan masa kerja dan tidak melalui proses masa bakti. “Kondisi ini sangat melukai perasaan para tenaga bakti yang telah lama mengabdi. Kami menyarankan Bupati agar memprioritaskan pengangkatan tenaga bakti yang telah lama mengabdi, baik itu di instasi pendidikan, kesehatan, maupun tenaga adminitrasi perkantoran,” tambah Suherman, juru bicara Fraksi Merah Putih.

Direktur RSUD Aceh Tamiang, Ibnu Azis mengatakan, sebanyak 250 tenaga bakti di RSU Aceh Tamiang itu, banyak yang belum di-SK-kan oleh Bupati Aceh Tamiang. “Dari jumlah tersebut, baru 59 orang yang sudah keluar SK-nya,” kata Ibnu Azis.

Ia menambahkan, pembayaran honor mereka dipastikan tidak akan membebani APBK Aceh Tamiang, karena para tenaga kontrak dan PDPK ini digaji dengan anggaran RSU yang kini mengelola dana sendiri karena sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “Gaji mereka antara Rp 300.000-500.000/orang/bulan, tergantung kemampuan keuangan RSU,” ujarnya.

SUMBERTribunnews
BAGIKAN

KOMENTAR FACEBOOK

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here