Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan, Zubir Efendi

Tapaktuan – Kasadar.com | Terkait data penerima  Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap I, untuk masyarakat terdampak covid-19, yang dikeluhkan DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kab Aceh Selatan, juga diakui oleh Kepala Dinas Sosial Kab Aceh Selatan, Zubir Efendi, masih banyak yang tidak tepat sasaran.

Hal itu disamapaikan Zubir Efendi saat dikomfirmasi via telpon,  Jum’at (22/05/2020) malam,.

Zubir Efendi mengungkapkan, data penerima BST untuk 15.318 Kepala Keluarga (KK), diberikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI, kepada Pemkab Aceh Selatan, menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagai acuan.

Dimana, lanjut Zubir Efendi, DTKS Aceh Selatan yang dikirim oleh Kemensos RI tersebut berasal dari Basis Data Terpadu dibangun dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS 2011) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS).

PPLS 2011 mendata sekitar 40% rumah tangga di seluruh Indonesia yang paling rendah status sosial ekonominya, yang awalnya diidentifikasi melalui pemetaan kemiskinan (poverty map) dengan memanfaatkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS) 2010, dan Potensi Desa (PODES).

Selain itu, petugas PPLS 2011 juga mendata rumah tangga lain yang diduga miskin berdasarkan informasi dari rumah tangga miskin lainnya (dengan melakukan konsultasi dengan penduduk miskin selama proses pendataan), serta hasil pengamatan langsung di lapangan.

Pada bulan Februari 2012, hasil PPLS 2011 diserahkan oleh BPS kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulanan Kemiskinan (TNP2K) untuk diolah menjadi Basis Data Terpadu.

Data rumah tangga dalam Basis Data Terpadu diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya dengan metode Proxy-Means Testing (PMT).

PMT digunakan untuk memperkirakan kondisi sosial-ekonomi setiap rumah tangga dengan menggunakan data karakteristik rumah tangga seperti jumlah anggota keluarga, status pendidikan, kondisi rumah, kepemilikan aset dan lain-lain. Metode ini telah digunakan di banyak negara untuk pemeringkatan status kesejahteraan rumah tangga.

Dan selanjutnya Basis Data Terpadu (BDT) semenjak tahun 2019 berubah nama menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kemudian, imbuhnya, sejak diamanahkan sebagai Kepala Dinas Sosial Kab. Aceh Selatan pada akhir tahun 2019 lalu, pihaknya semakin gencar melakukan sosialisasi pembahuruan DTKS agar dilakukan per tiga bulan sekali oleh Pemerintah Desa melalui Petugas Registrasi Gampong (PRG) yang sudah dibentuk melalui Perbup nomor 5 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunan Dana Desa.

Menurut Zubir Efendi, sosialisasi tersebut sudah dilakukan melalui Bimtek kepada Petugas PRG diawal tahun 2019 dan juga disampaikan oleh TKSK kepada Petugas Registrasi Gampong (PRG) dan kepada Pemerintah Desa karena yang tau masyarakat itu miskin adalah Pemerintah Gampong.

Hanya saja pemerintahan desa masih kurang respek terhadp pembaharuan data DTKS ini.

Padahal, dalam sosialisasi juga pemberitahuan disampaikan bahwa DTKS merupakan acuan berbagai instansi pemerintah baik dari pusat ataupun daerah untuk menyalurkan berbagai program bantuan sosial” katanya.

“Contoh, Kementerian Sumber Daya Energi Dan Mineral memberikan Subsidi listrik dan gas elpili 3 kg untuk masyarakat miskin memakai data DTKS Begitu juga Kartu Indonesia Pintar (Beasiswa Bidik Misi) dari Kemendikbud juga memakai data DTKS, apalagi bantuan dari Kemensos seperti PKH, BPNT/SEMBAKO, KUBE dan RTLH,” imbuhnya.

Kembali kepersoalan awal, data penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap I yang diambil dari DTKS sebagaimana yang diterangkan diatas, Zubir Efendi mengungkapkan, pihaknya telah mengirimkan kepada Pemerintah Desa melalui TKSK dan PRG untuk dilakukan koreksi layak atau tidaknya.

“Jika tidak layak, pemerintah Desa boleh menggantinya dengan calon penerima BST yang lebih layak, sebab, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemensos RI, memberikan kewenangan kepada Pemda dan Desa untuk menyesuaikan data calon penerima BST tersebut,” terangnya.

Hanya saja, kata Zubir Efendi, ada Pemerintahan Desa yang tidak melakukan koreksi sama sekali, ada yang melakukan koreksi tapi terlambat mengembalikan data, ada juga yang tepat waktu tapi beberapa KK yang diusulkan ditolak oleh simtem aplikasi saat pihaknya mengirim data tersebut secara online, karena salah penulisan NIK.

“Itulah sebabnya masih banyak didapati penerima BST pada tahap I, yang tidak layak,” kata Zubir Efendi.

Mengenai permintaan DPC Apdesi Kab Aceh Selatan, agar Dinsos Asel memperbaharui data penerima BST untuk tahap II dan III,  Zubir Efendi mengatakan, pihaknya telah meminta PRG dan TKSK untuk melakukan invetarisir temuan penerima yang tidak layak.

Pihaknya juga sudah menyurati Kemensos RI agar menu “penghapusan dan penggantian” pada apilikasi penerima BST milik kemensos RI agar dibuka kembali.

“Namun saya tidak menjamin hal itu diamini oleh Kemensos,” katanya ragu.

Namun demikian, pihaknya tetap berharap, Kemensos RI, kembali membuka menu “penghapusan dan penggantian” pada aplikasi tersebut.

Kepada Pemerintahan Desa se Kabupaten Aceh Selatan kami berharap sejak sekarang hendaknya segera memperbaharui DTKS  yang valid melalui musyawarah di desa, agar bantuan social kedepan baik itu dari anggaran Pusat, daerah maupun desa tepat sasaran, “Agar sewaktu dibutuhkan, kita sudah siap karena kita telah memiliki Bank Data di desa dan dapat bergerak cepat melakukan penginputan secara online,” ujarnya.

“Karena menurut kami data itu merupakan kunci keberhasilan sebuah program, apabila data kita baik maka baik pulalah respon pemerintah dalam memberikan bantuan hal ini sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yaitu Program Satu Data Terintegrasi (SADARI), ” demikian tutup Zubir Efendi.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here