Irwandi: Silakan Awasi APBA

248

Kasadar.com, Banda Aceh |Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf mengatakan, setelah Mendagri Tjahjo Kumolo menyetujui dan meneken Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018 dengan pagu belanja senilai Rp 15,194 triliun pada hari Rabu (21/3), maka tahap selanjutnya adalah mempercepat pelaksanaan lelang proyek APBA dimaksud.

“Lelang proyeknya direncanakan akan diumumkan pada 5 April 2018 di media cetak dan elektronik. Masyarakat, DPRA, LSM, dan pengawas lainnya yang ingin mengawasi tahapan proses lelang proyek maupun pelaksanaan APBA 2018 yang sudah dipergubkan itu, ya silakan saja,” kata Irwandi Yusuf menjawab pertanyaan wartawan tentang kelanjutan Pergub APBA 2018, seusai melantik pengurus Badan Pengushaan Kawasan Sabang (BPKS) periode 2018-2023 di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Kamis (21/3).

Irwandi yang didampingi Kepala Biro Humas Setda Aceh, Mulyadi Nurdin Lc menyatakan, ia sangat senang jika banyak orang ikut mengawasi pelaksanaan lelang paket-paket proyek APBA 2018 yang telah dipergubkan.

Alasannya, pengawasan yang dilakukan publik, DPRA, LSM, media, dan pihak lainnya, tentunya akan meringankan beban Pemerintah Aceh. “Semakin banyak pihak yang mengawasi proses tahapan pemilihan dan penetapan pemenang lelang proyek, maka pelaksanaannya semakin transparan, akuntabilitas, dan berkualitas,” kata Irwandi.

Sebenarnya, lanjut Irwandi, hal-hal seperti itulah yang harus dilakukan anggota DPRA, pegiat LSM, dan publik secara rutin dan berkelanjutan, di luar apa yang dilakukan lembaga pengawasan internal maupun eksternal pemerintah.

Ia tegaskan bahwa dirinya tak sedikit pun gentar terdahap sikap anggota DPRA yang akan mengawasi secara ketat pelaksanaan paket-paket proyek APBA yang sudah dipergubkan.

Pengawasan yang ketat dari anggota legislatif, kata Irwandi Yusuf, malah sangat diharapkan. Itu artinya, anggota DPRA sudah menjalankan salah satu dari tiga fungsinya secara maksimal. Yakni kontrol (pengawasan), budgetting (pembahasan anggaran), dan legislasi (membuat qanun).

APBA 2018 yang sudah dipergubkan itu, lanjut Irwandi, bukanlah kemauan dari dirinya maupun Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Tapi kondisilah yang membuat APBA 2018 itu harus diusul untuk dipergubkan. Alasannya, waktu pembahasan RAPBA 2018 untuk diqanunkan sudah terlampui dan sampai akhir Februari 2018 antara legislatif dan eksekutif belum ada kesepakatan, baik untuk penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) maupun Rancangan APBA 2018.

Pengesahan Pergub RAPBA 2018 menjadi Pergub APBA 2018 dengan nilai Rp 15,194 triliun itu, menurut Irwandi, lebih cepat dari yang dijadwalkan sebelumnya.

Awalnya, kata Irwandi, jadwal pembahasan dokumen usulan Pergub RAPBA 2018 antara TAPA dengan Tim Mendagri antara 19-23 Maret 2018. Tapi, dalam perjalanan pembahasannya, TAPA melaporkan bahwa pada 20 Maret, pembahasan bersama dengan Tim Dirjen Bina Keuangan Daerah Mendagri sudah tuntas. Lalu pada hari itu juga pihak Kemendagri menyetujui Pergub RAPBA 2018 dengan total belanja Rp 15,194 triliun.

Mendengar informasi itu, kata Irwandi, ia langsung mengekspose melalui Instagramnya. “Alhamdulillah, usulan Pergub RAPBA 2018 sudah disetujui dan diteken Mendagri.”

Namun begitu, kata Irwandi, karena dalam pembahasan bersama ada program dan kegiatan yang dicoret dan harus diperbaiki, TAPA yang terdiri atas sembilan orang, diketuai Sekda Aceh, Dermawan MM, tidak diizinkan pulang dulu ke Banda Aceh. “Mereka saya minta untuk menuntaskan dan memperbaiki catatan pengesahan Pergub APBA 2018 yang disampaikan Tim Mendagri kepada Gubernur dan TAPA untuk dituntaskan semuanya di Jakarta. Tujuannya adalah sepulang dari Jakarta, Pergub APBA 2018 langsung bisa dijalankan,” terang Irwandi.

Ia menyebut beberapa kegiatan yang langsung bisa dilaksanakan setelah Pergub APBA disahkan. Misalnya membuat pengumuman lelang paket-paket proyek APBA 2018 yang hendak dilelang. “Kita jadwalkan, pada 5 April 2018 semua paket proyek fisik maupun pengadaan barang dan jasa sudah diumumkan di media cetak dan elektronik. Tujuannya, agar pelaksanaan proyek tidak terlambat dan masa pengerjaannya cukup untuk menghasilkan proyek yang berkualitas dan memberikan manfaat kepada rakyat,” ujarnya.

Dalam kaitan itulah, kata Irwandi mengulangi, peran anggota DPRA, LSM, publik, media massa, dan pengawas internal maupun eksternal dari pemerintah, sangat ia harapkan ikut mengawasi jalannya Pergub APBA demi terwujudnya hasil proyek APBA yang berkualitas dan fungsional.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here