Klarifikasi Tenaga Ahli DPR RI Terkait Beasiswa PIP

305

Kasadar.com, Banda Aceh| Munculnya tudingan yang menyatakan bahwa beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan program pemerintahan Jokowi -JK, bukanĀ  dari oknum DPR RI, mendapat klalirifikasi dari tenaga ahli anggota DPR RI Teuku Riefky Harsya, Aidil Mashendra S.Pd.

Aidil mengatakan, masyarakat perlu mengetahui bahwa anggota DPR RI tidak memiliki dana aspirasi seperti halnya DPRA dan DPRK. “Berdasarkan Undang-undang MD3, setiap anggota DPR RI berhak mengusulkan program melalui kementerian terkait sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat,” katanya.

Teuku Riefky Harsya, lanjut Aidil, sebagai ketua komisi X yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan hal tersebut. ” Untuk syarat dan ketentuannya serta kriteria penerima mengacu kepada petunjuk teknis yang ada di kementerian pendidikan dan kebudayaan,”lanjutnya.

Aidil menambahkan, penerima beasiswa PIP tersebut adalah masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin. “Untuk data penerima itu berdasarkan Dapodik. Setelah SK penerima ditetapkan namun penerima tidak sesuai dengan kriteria, maka penerima bisa saja dibatalkan dengan dengan catatan pihak sekolah tidak mengeluarkan rekomendasi, karena salah satu syarat penerima yaitu harus adanya rekomendasi dari sekolah,”sebutnya.

Sementara itu, kata Aidil lebih lanjut, terkait nominal, jumlah penerima dan kriteria diatur di dalam SK Kemendikbud.

Aidil yang kini menjabat sebagai tenaga Ahli anggota DPR RI Perwakilan Aceh ini juga mengaku melibatkan pihak dinas dan sekolah dalam proses penyaluran beasiswa PIP tersebut. “Kita pernah menyalurkan beasiswa ini, kita juga ikut sertakan dinas dan pihak sekolah dalam penyalurannya. Anggaran beasiswa ini bersumber dari kemendikbud, sementara DPR RI yang mengusulkan,” pungkasnya.

BAGIKAN

KOMENTAR FACEBOOK

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here