MoU Pengelolaan Habitat Perlindungan Gajah di Aceh Jaya, Ditandatangani

234

Kasadar.com, Banda Aceh 7| Bertempat di kantor DLHK banda Aceh, pada kamis 12 Juli 2018 para pihak yang terdiri dari BKSDA Aceh, DLHK provinsi Aceh dan Lembaga CRU-Aceh telah bersepakat untuk bekerjasama dalam melakukan Pengelolaan Habitat Gajah Sumatera di Kabupaten Aceh Jaya.

Hal ini dituangkan dalam sebuah MoU yang ditandatangi oleh para pihak. Tingginya intensitas konflik di wilayah pengelolaan habitat tentu mengancam kelestarian populasi gajah, ketiadaan kawasan konservasi dikawasan hutan Kabupaten Aceh Jaya membutuhkan alternatif lain untuk mengelola habitat sehingga konflik dapat ditangani secara permanen. Selain adanya tim respon cepat dalam penanganan konflik, serangkaian komponen lain yang melibatkan strategi barrier dan sistem peringatan dini melengkapi strategi komprehensif yang memberikan latar belakang pentingnya prgogram kolaboratif ini dilakukan.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Lingkingan Hidup dan Kehutanan Aceh Bapak Sahrial berharap kedepannya harus ada program yang dapat menjawab permasalahan konflik gajah dan kebutuhan pelestarian gajah dan satwa lainya yang berdampak jangka panjang. Pengelolaan habitat secara kolaboratif ini diharapkan menjadi salah satu jawabnya.

Pak Kadis menambahkan dalam pengelolaan habitat gajah sebagai satwa kunci ini ikut melibatkan masyarakat secar aktif. Apresiasi juga diberikan kepada BKSDA Aceh dan Lembaga CRU Aceh yang telah berinisiatif membangun kolaborasi pngelolaan kawasan ini.

Kepala BKSDA Aceh Sapto Aji Prabowo menjelaskan bahwa program ini merupakan langkah yang sidikit lebih maju dalam upaya pelestarian gajah dan mitigasi konflik antara gajah dan manusia. Sebelumnya kita sudah melakukan sosialisasi dengan pemkab Aceh Jaya dalam hal rencana pembangunan barrier gajah di beberapa titik yang sering terjadinya konflik gajah, atau setidaknya kita meminimalisasi singgungan antara masyarakat dengan gajah. Kita berharap program ini dapat berjalan dengan baik. minimal satu wilayah bisa di minimalisir konflik gajah dengan lebih baik di kabupaten Aceh Jaya.

Skema pengelolaan yang sedang dilakukan adalah secara kolaboratif melalui sebuah konsorsium yang terdiri dari BKSDA Aceh, KPH wilayah I dan lembaga CRU Aceh yang didukung oleh skema pendanaan dari TFCA Sumatera,” jelasnya.

Pak Fajri sebagai kepala KPH wilayah 1 sebagai pemangku kawasan pengelolaan hutan yang masuk dildalamnya kawasan hutan Kabupaten Aceh Jaya dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada BKSDA Aceh dan CRU Aceh, dimana menurut beliau walaupun terkait persolan satwa gajah ini bukan merupakan tupoksi dari instansinya, namun harus ikut bertanggung jawab dalam pengelolaannya guna mensejahterakan masyarakat sekitar hutan demi terwujudnya hutan lestari masyarakat sejahtera.

Pengalaman Ketika saya terjun ke masyarakat, permasalahan yang sering dikeluhkan masyarakat adalah gangguan dari gajah, dan ini menjadi kendala dalam menjalankan program Pemkab setempat terkait perkebunan di Aceh Jaya. Saya berharap program dan kerjasama ini dapat terjalin dengan baik dan berjalan sesuai harapan.

Direktur CRU-Aceh, Wahdi Azmi mengganggab ini adalah momentum yang sangat baik, MOU dan pengesahan rencana pengelolaan kolaboratif ini mengaktualisasikan sinergitas pemeritnah Aceh dan Pusat melalui UPT BKSDA, bahkan kami sebagai civil society juga diebrikan ruang untuk dapat bersinergi. Wahdi menyampaikan kilas-balik kolaborasi ini dibangun dimana dimana konflik gajah terjadi di hamper setiap sudut wilayah teresterial Aceh.

Meskipun Provinsi Aceh sebenarnya mempunyai cukup habitat gajah, akan tetapi kawasan habitat tersebut belum dilakukan pengelolaan secara aktif untuk tujuan pelestarian gajah yang juga menitikberatkan aspek penaanganan konflik gajah liar dengan masyarakat. Di Aceh Jaya tidak ada satupun kawasan konservasi, gajah berada didalam kawasan hutan yang dipangku oleh KPH1, dengan kerjasama ini kita sesungguhnya tidak mengerjakan pekerjaan yang menjadi beban baru, tapi harus diapat dipandang sebagai upaya mendukung dan memperkuat manajemen KPH dlam mengelola hutan yang juga kawasan perlindungan gajah, dan ini sudah dituangkan dalam pembaharuan rencana pengelolaan hutan jangka Panjang KPH1, jelasnya.

Pemerintah Aceh juga sudah lama mensupport secara finansial untuk beberapa unit CRU yang ada di berbagai daerah, program ini justru mulai menyasar kepada strategi yang lebih fundamental dan berdampak jangka panjang dengan pengelolaan habitat secara aktif. Program Jaya ini akan dilaksanakan selama 3 tahun dan diproyeksikan untuk dapat mendukung kegiatan-kegiatan mitigasi konflik gajah diwilayah Aceh Jaya, monitoring hutan dan pergerakan gajah liar melalui GPS collar, menerapkan strategi barrier buatan dengan berorientasi pada penguatan formasi barrier alami yang ada. Ianya juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada TFCA Sumatera yang telah mendukung pendanaan dari program kerjasma ini.

 

BAGIKAN

KOMENTAR FACEBOOK

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here