Kasadar.com, Banda Aceh | Para Bupati di Aceh menyatakan sikap menolak rencana Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk membatalkan proyek Multi Years Pemerintah Aceh yang didalamnya terdapat proyek pembangunan 12 ruas jalan penghubung antar kabupaten kota di Aceh.

Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid menyampaikan bahwa DPRA harus benar-benar mempertimbangkan pembatalan tersebut. Menurutnya, jika itu dibatalkan pembangunan jalan Aceh Selatan – Aceh Singkil dalam proyek tahun jamak akan terhenti.

Sehingga memperpanjang penantian koneksi jalan tembus langsung di dua kabupaten itu. “Harusnya DPRA mempertimbangkan lagi, soalnya ini sudah lama dinantikan warga, untuk efektivitas jarak tempuh,” kata Dulmusrid kepada popularitas.com, Senin, 20 Juli 2020.

Bupati Aceh Selatan, Tgk. Amran juga meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak membatalkan proyek multiyears (tahun jamak) pembangunan jalan tembus Trumon, Aceh Selatan – Singkil melalui sumber anggaran Otsus Aceh tahun 2020, 2021 dan 2022.

“Saya atas nama Bupati Aceh Selatan meminta sekaligus sangat berharap kepada DPRA tidak membatalkan proyek multiyears pembangunan jalan tembus Trumon – Singkil”.

Pembangunan jalan tembus Trumon – Singkil ini merupakan dambaan dan harapan masyarakat Aceh Selatan dan Aceh Singkil khususnya ribuan masyarakat yang bermukim di Kemukiman Bulohseuma, Kecamatan Trumon dan Kuala Baro, Aceh Singkil sejak puluhan tahun lalu. kata Tgk. Amran kepada TheTapaktuanPost via sambungan telephon dari Banda Aceh, Senin (20/7/2020).

Bupati Simeulue Erli Hasyim, juga menolak wacana DPR Aceh untuk membatalkan sejumlah proyek multiyears, tak terkecuali proyek tahun jamak yang ada di Kabupaten Simeulue. Dirinya mengatakan bahwa lanjutan pembangunan jalan lingkar Kabupaten Simeulue dan pembangunan irigasi Sigulai, yang didanai dari APBA diminta segera direalisasikan.

Menurutnya, pembangunan proyek multiyears tersebut sudah sangat lama dinantikan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mendesak pembangunannya segera direalisasikan oleh Pemerintah Aceh. “Kita minta jangan lagi ditunda apalagi sampai diubah program multiyears tersebut,” ungkap Erli Hasyim.

Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali juga menyatakan sikap keberatanya atas rencana DPRA membatalkan proyek Multi Years, menurutnya program proyek multi years memiliki arti penting bagi masyarakat Aceh umumnya dan Aceh Besar Khususnya, terutama pembangunan jalan tembus Jantho – Batas Aceh Jaya, yang jika selesai dikerjakan akan berefek pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selain itu, jika jalan Jantho – Batas Aceh Jaya, maka Jantho akan menjadi kota yang hidup, saudara-saudara kita dari pantai Barat – Selatan yang hendak ke Wilayah Timur Aceh tinggal masuk kota Jantho, disana menunggu pintu tol, jadi sangat luar biasa efek positifnya. Papar Mawardi kepada beritakini.co, Minggu,(19/7/2020).

Intinya, proyek Multi Years yang didalamnya terdapat program pembangunan 12 ruas jalan penghubung Kabupaten Kota di Aceh merupakan dambaan Masyarakat Aceh. Untuk itu, DPRA harus bersikap arif dan lebih mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi. Jangan gara-gara tidak terakomodir kepentingan pribadi lalu mengorbankan kepentingan rakyat.

Tanggapan Mahasiswa S3 UIN Ar-Raniry Terkait Rapat BANMUS DPRA Kemarin.

Samsuardi, Kandidat Doktor (S3) UIN Ar-Raniry Banda Aceh mencermati perdebatan saat menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRA kemarin terkesan bertele-tele, sebelumnya Ketua DPRA mengirim Undangan terkait “Pembatalan Proyek Multy Years” setelah itu dalam rapat dirubah menjadi pembatalan MOU Multy Years karena dinilai tidak sesuai dengan aturan. Itu kan konyol dan mengada-ngada. Cetus Samsuardi.

Malah kita amati ada yang mencurigai Pimpinan DPRA terdahulu bermain terkait pengesahan Qanun Multy Years, padahal pada saat itu ketua DPRA juga dari partai mereka ! Seharusnya mereka menanyakan ke ketua lama kenapa terjadi penandatanganan persetujuan Multy Years tersebut. Jika memang ada indikasi tidak prosedural dan terindikasi temuan penyimpangan, harusnya kita tantang DPRA laporkan ke penegak hukum biar clear dan tidak buat gaduh. Pungkas Samsuardi.

Ditambahakan pula bahwa orotitas ketua DPRA secara yuridis tidak berwenang membatalkan Qanun yang telah di sahkah. Dan jika itu dipaksakan berarti DPRA bertindak inkonstistusional dan terus membuat gaduh yang dapat merugikan kepentingan umum masyarakat Aceh. Terang Samsuardi.

Tapi biarlah mereka berandai-andai dengan cara mereka, semoga mereka mengerti dan sadar bahwa tidak semudah itu membatalkan qanun APBA. Tutup Samsuardi yang orang tuanya juga berlatar belakang eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka/GAM. [Red].

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here