Pengumuman KIP Aceh tentang Bacaleg

168

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
NOMOR : 631/PL.01.4-Pu/06/KPU/VI/2018

TENTANG
PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
PROVINSI ACEH DALAM PEMILU TAHUN 2019

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta memperhatikan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bersama ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

1.Waktu dan Tempat

Waktu dan Tempat Pendaftaran Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan rincian:
a. Tanggal : 9 s.d. 11 Juli 2018
b. Waktu :
1) Hari pertama dan hari kedua dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB
2) Hari terakhir dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB
c. Tempat : Kantor KIP Aceh, Jl. T. Nyak Arief, Komplek Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, Banda Aceh

2. Ketentuan Pendaftaran Bakal Calon
a. Bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD mendaftarkan diri kepada KPU melalui KIP Aceh hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pendaftaran.
b. Bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD wajib mengunggah naskah asli elektronik (softcopy) dokumen pendaftaran pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sejak pengumuman pendaftaran calon sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018.

3. Syarat Pendaftaran Bakal Calon
Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang dapat mendaftarkan diri adalah perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dengan menyerahkan dokumen pendaftaran.

4. Syarat Bakal Calon
Perseorangan peserta Pemilu dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:
a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT Anggota DPD;
b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
h. Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
a. Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis); atau
b. Terpidana karena alasan politik,
i. Bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
j. Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;
k. Sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
l. Terdaftar sebagai Pemilih;
m. Bersedia bekerja penuh waktu;
n. Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonsia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
o. Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas yang tidak dapat ditarik kembali;
p. Bersedia untuk tidak praktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
r. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
s. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan;
t. mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan; dan
u. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.

5. Dokumen Pendaftaran Bakal Calon dan Dokumen Bakal Calon
a. Memedomani ketentuan Pasal 65, Pasal 66 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
b. Formulir pendaftaran dan formulir bakal calon dapat diunduh dari aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
c. Seluruh dokumen dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
d. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dimasukkan dalam map masing-masing dengan menuliskan nama lengkap bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dan nama daerah pemilihannya dalam huruf kapital pada bagian luar map.
e. Dokumen surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif sebagai pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf k diperoleh dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah serta BNN Kabupaten/Kota, BNN Provinsi, atau BNN Pusat yang memenuhi syarat, yang daftarnya dapat diunduh di laman www.kpu.go.id.

6. Data dan Informasi Tahapan Pencalonan
a. Informasi lebih lanjut tentang ketentuan Pendaftaran Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diperoleh melalui Helpdesk KIP Aceh di Kantor KIP Aceh Kantor KIP Aceh, Jl. T. Nyak Arief, Komplek Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, Banda Aceh atau menghubungi nomor telepon (0651) 7552271.
b. Data dan Informasi mengenai pelaksanaan tahapan Pencalonan dapat diakses melalui infopemilu.kpu.go.id.

Jakarta,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,

Arief Budiman

SUMBERTrimbun News
BAGIKAN

KOMENTAR FACEBOOK

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here