Ditulis oleh : Mucsin, ST

Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH adalah Rumah  yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni.

RTLH tidak sama dengan Rumah yang tidak bagus, karena rumah yang tidak bagus belum tentu tidak layak huni, misal belum bagus finising dindingnya, belum bagus finising lantai atau ruangannya.

RTLH juga terbagi dalam beberapa kategori penuntasan atau penyelesaiannya serta disertai dengan syarat-syarat atau ketentuan yang berlaku  baik secara Nasional maupun lingkup Propinsi.

Secara Nasional penuntasan RTLH ini ditargetkan pada tahun 2025 akan selesai. Baik yang perlu dilakukan Pembangunan Baru (PB) atau Peningkatan Kapasitas (PK).

Dalam lingkup yang lebih kecil Kabupaten Aceh Selatan, tentu juga harus punya target yang terukur dan terstruktur. Untuk itu Dinas Perkim melalui bidang perumahan sudah mencoba menyusun Data Base RTLH atau eRTLH. Pekerjaan eRTLH sampai hari ini sudah selesai sebanyak 11 Kecamatan dan diharapkan selesai tahap Validasi data ke 18 Kecamatan di Akhir tahun 2020.

Estimasi sementara dari data yang sudah terkumpul, lebih kurang 1000 rumah masuk dalam kategori kondisi sangat tidak layak huni dan lebih kurang 2.000 rumah kondisi tidak layak huni. Dimana kedua kategori ini harus dituntaskan dengan  Pembangunan Baru (PB).

Sedangkan untuk kondisi yang rusak ringan yang dapat dituntaskan dengan Peningkatan Kapasitas (PK) atau Rehab ada sekitar 4.000 rumah. Untuk data finalnya akan didapatkan bulan Desember 2020 nanti  setelah semua kecamatan selesai divalidasi datanya.

Upaya menuntaskan lebih kurang 7.000 rumah ini secara baik, tepat dan terukur dibutuhkan kerjasama yang baik serta terstruktur antar lintas sektoral dan tingkatan. Baik kerjasama antara kabupaten dengan propinsi dan pusat harus bener-benar sinkron terutama dalam hal penentuan Calon Penerima Bantuan (CPB) sehingga tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

Begitu juga di Tingkat Kabupaten harus adanya sinkronisasi antar instansi yang mengelola Program Perumahan, baik Dinas Perkim, Dinas Sosial, Sekretariat Baitulmal dan pihak Swasta, BUMD atau BUMN.

Sehingga Rumah yang layak untuk dilakukan Pembangunan Baru harus dituntaskan dengan Program Pembanguan bukan dengan peningkatan Kualitas atau Rehab. Begitu juga sebaliknya yang dapat dituntaskan dengan peningkatan kualitas atau rehab jangan dituntaskan dengan Pembangunan Baru.

Hal ini banyak kita temukan di lapangan sehingga penuntasannya tidak sempurna. Seperti yang layak dibangun baru kalau dikerjakan dengan peningkatan kualitas atau rehab akan ada 2 kemungkinan yang terjadi, pertama rumah itu akan selesai dengan baik dan sempurna bila ada dana tambahan atau swadaya dari yang punya rumah.

Kedua rumah itu akan menjadi Rumah tidak Layak Huni kembali karena dibangun dari dasar sementara bantuan untuk rehab biasanya tidak lebih dari 30 jutaan, swadaya dari yang punya rumah tidak ada akhirnya rumah tersebut akan kembali masuk RTLH.

Akibat tidak tepat memilih cara penuntasannya maka RTLH tidak akan selesai-selesai, makanya perlu adanya langkah yang harus dilakukan secara bersama sama dalam menuntaskan RTLH ini secara baik dan terstruktur antar instansi terkait.

Dalam penuntasan RTLH ini juga didasari  pada beberapa ketentuan atau syarat. Dalam lingkup propinsi Aceh kita diatur dengan Pergub. Antara lain harus berusia minimal 40 tahun, kecuali bagi Anak yatim dan penyandang distabilitas tidak dibatasi rumur. Punya keluarga atau tidak tunggal/sendirian. Punya tanah milik sendiri dilengkapi dengan bukti kepemilikan tanah.

Kedepan untuk program pembangunan baru kita berharap rumah tersebut dibangun dilokasi rumah lamanya atau kalaupun pindah lokasi yang tidak jauh dari bangunan rumah lamanya, kita harapkan bangunan lamanya harus atau wajib dibongkar.

Karena kalau tidak akan menjadi rumah warisan yang nanti akan ditempati oleh orang lain lagi dan kembali akan muncul RTLH baru, dimana orang  atau KK nya saja yang berbeda tapi rumah dasarnya sama. Hal ini sudah kita coba hapuskan namanya didata base eRTLH kalau tidak penuntasan RTLH ini tidak akan terukur dan tidak akan selesai selesai sampai kapanpun.

Dalam penuntasan RTLH kita sudah memulai dengan data base eRTLH. Disana akan muncul beberapa kategori dan solusi untuk penuntasan RTLH.

Pertama kita menemukan RTLH yang ditempati oleh KK tunggal atau sendirian. Baik yang masih Tidak Layak Huni atau yang sudah layak huni. Untuk kategori yang belum layak huni KK tunggal ini kita harapkan dapat dituntaskan dengan rehab atau peningkatan kapasitas oleh berapa istansi terkait.

Kedua kita juga banyak menemukan KKnya masih numpang atau Backlog dirumah orang tua ataupun sewa. Untuk kasus sepeti ini akan kita masukkanjuga kedalam data eRTLH.

Dalam lingkup Kabupaten  Aceh Selatan penuntasan RTLH ada beberaoa program yang sudah selesai dan sedang berjalan.

Pertama ada Program BSPS  yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, kegiatannya berbentuk Rehab yang dananya langsung dari APBN.

Kedua Program BRS hampir sama juga dengan  BSPS, tapi BRS sumber Anggarannya dari DAK yang langsung masuk ke dalam Dipa Kabupaten. Dan lokasi kegiatannya di dalam Kawasan wilayah Kumuh yang ada kegiatan atau Program Kotaku.

Ketiga Program Otsus Propinsi yaitu Pembangunan Baru atau RSS. Lokasinya tersebar diseluruh kecamatan. Dasar penentuan CPB dalam program ini masih menggunakan data BDT.

Sehingga banyak calon penerima menjadi gagal, ada yang sudah mendapat bantuan, ada yang sudah membangun dan ada yang sudah meninggal. Karena data BDT yang digunakan adalah data BDT yang mungkin belum terupdate semuanya.

Untuk itu kita berharap nantinya pihak propinsi agar dapat menggunakan data base eRTLH yang sedang kita selesaikan ini. Dengan demikian CPB yang dipilih nantinya sudah tepat dan tidak gagal lagi, yang akan merugikan Kabupaten kita.

Inilah gambaran penuntasan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Aceh Selatan. Kedepan kita harapkan agar dapat mengambil CPB dari data base eRTLH sehingga penuntasannya akan terukur dan sesuai dengan target penyelesaian.

Data base eRTLH ini nantinya akan di update setahun sekali di bulan Desember tahun berjalan. Sehingga akan jelas berapa target yang dapat di capai dan jelas rumah rumah mana yang sudah dilakukan perbaikan ataupun mendapat bantuan pembangunan baru.

Penulis adalah Kabid Perumahan dan Tata Bangunan Dinas Perkim Kabupaten Aceh Selatan

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here