Kasadar.com, Banda Aceh | Beberapa bulan lalu merebaknya protes mahasiswa di banyak perguruan tinggi (negeri) yang menuntut pengurangan pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) di masa pandemi covid-19.

Setelah itu terjadi terbitlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 Tahun 2020 yang mengatur tentang pemberian keringanan UKT bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri (PTN), para permimpin kampus negeri banyak yang kebingungan menghadapi protes dan tuntutan mahasiswa. Dan juga dari pihak
Kementerian Agama menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) no 515 tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) atas dampak bencana Covid-19.

Dari keputusan kementrian Agama terkait keringanan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi keagamaan negeri atas dampak bencana wabah covid-19, hal yang menjadi anehnya di keputusan ini yang tertera di no 4 dengan keterangan yang berhak menerima pemotongan ukt sehingga tidak masuk akal dengan persyaratan tersebut.

Hal serupa yang terjadi di kampus UIN Ar-raniry Banda Aceh, terkait keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh no: 17 tahun 2020. Dari keputusan rektor terkait keterangan dan pemotongan Ukt di UIN Ar-raniry sedikit menjadi aneh.

Syahrul selaku mahasiswa dari kampus UIN Ar-raniry Banda Aceh mempertanyakan mengenasi keputusan Rektor terkait pemotongan keringanan UKT dimasa pandemi terhadap para mahasiswa, yang sedikit ribet dengan segala persyaratan yang tertera, kepada media Jum’at (7/8/20).

“Padahal di masa covid-19 segala aktivitas yang berurusan dengan ADM di perkantoran ataupun di instansi lain di batasi oleh pemerintahan dengan protokol kesehatan yang berlaku.

Dalam keputusan Rektor UIN Ar-raniry dengan penetapan no 3 pasal c, kenapa untuk pemotongan UKT tidak di berikan terhadap untuk anak PNS/ASN sedangkan dari mereka juga menanggu biaya beberapa anaknya yang sedang melanjutkan pendidikan di beberapa universitan atau di tempat lain. Sedangkan pemotongan UKT harus merata terhadap para mahasiswa tanpa tertulis dengan persyaratan khusus.

Pihak pengurus mahasiswa UIN Arraniry atau sering di sebut Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) harus mempertanyakan kembali terkait keputusan rektor tentang keputusan pemotongan UKT di masa pandemi dengan persyaratan yang tidak masuk akal dan sedikit aneh, harapannya.

Syahrul berharap sekali kepada Rektor UIN Ar-raniry agar dapat meringankan persyaratan tentang keputusan pemotongan UKT di masa pandemi, ujarnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here