Realisasi APBA Rendah, 17 SKPA ‘Rapor Merah’

260

Kasadar.com, Banda Aceh  | Sebanyak 17 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) berstatus “rapor merah” lantaran realisasi keuangan APBA tahun 2017 masih rendah.

Data Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dilansir monev.lkpp.go.id, dari total APBA 2017 Rp14,733 triliun lebih, progres keuangan sampai September lalu baru 49 persen dari target 65 persen. Sedangkan progres fisik 60 persen dari target 65 persen.

Perkembangan terbaru, menurut data disiarkan p2k-apba.acehprov.go.id, realisasi keuangan sampai 17 Oktober baru 58,6 persen, dan fisik 65 persen. Sementara target sampai 31 Oktober, realisasi keuangan 75 persen dan fisik 80 persen.

Pantauan portalsatu.com pada laman Pengendali dan Percepatan Kegiatan (P2K) APBA itu, sebanyak 17 SKPA “rapor merah” lantaran realisasi keuangannya masih di bawah 50 persen. Bahkan, ada SKPA yang tidak sampai 40 persen.

Data pantau lelang APBA 2017, masih ada 31 paket lelang umum yang belum tanda tangan kontrak. Selain itu, 42 paket melalui e-catalog belum diproses. Sedangkan paket Otsus katagori lelang umum, 61 paket belum tanda tangan kontrak, dan 12 paket melalui e-catalog belum diproses.

Sesuai Inpres

Kepala Tim P2K APBA, Taqwallah mengajak pihak terkait untuk bekerja maksimal agar semua proyek yang saat ini masih tahap pengerjaan bisa selesai tepat waktu. Ia menyampaikan itu dalam pertemuan di Aula Setda Aceh Jaya saat mendampingi Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah meninjau realisasi sejumlah proyek di kabupaten itu, 18 Oktober 2017.

Taqwallah berharap agar di masa mendatang proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015. “Menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun,” bunyi diktum ketiga butir tiga Inpres tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah itu.

Taqwallah mengungkapkan, jika proses lelang yang dilakukan tidak sesuai dengan Inpres tersebut, maka “penyakit lama” sebuah proyek akan selalu terulang, yaitu tidak adanya Detail Engineering Design (DED), lahan dan lainnya. “Permasalahan ini berimbas pada hasil pengerjaan,” kata dia, dikutip dari siaran pers dikirim Biro Humas Setda Aceh.

SUMBERPortal Satu
BAGIKAN

KOMENTAR FACEBOOK

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here