Jumat, 24 Januari 2020
Beranda blog

Dinas PPPAKB Aceh Selatan Lakukan Sosialisasi Pengaruh Gadget Terhadap Terhadap Tumbuh Kembang Anak

Kasadar.com – Tapaktuan | Dinas Perberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPPAKB) Kabupaten Aceh Selatan, melaksanakan kegiatan “Sosialisasi Pengaruh Gadget Terhadap Tumbuh Kembang Anak Pra Sekolah dan Anak Usia Sekolah,” di Kecamatan Labuhanhaji sekaligus selaku tuan rumah, Kamis (23/01/2020).

Sedangkan lokasi acara pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut tepatnya di halaman kantor Camat Labuhanhaji yang dihadiri ± 150 orang undangan. Diataranya Rombongan Dinas PPPAKB Aceh Selatan, Staf Ahli Bupati Aceh Selatan H Nurman DS, mewakili Plt Bupati Aceh Selatan Tgk Amran, membacakan pidato sekaligus mewakili Bupati melakukan pembukaan acara. Sedangkan sebagai pemateri adalah Eli Farida.

Selain itu, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Muspika, Imeum Mukim, PLKB, Keuchik, Ketua TP-PKK Gampong, Kepala PAUD, Ibu balita dari Gampong dan unsur lintas sector lainnya dalam Kecamatan Labuhanhaji.

Kepala Dinas PPPAKB Kab Aceh Selatan, Yulmainar, sekaligus mewakili Panitia Pelaksana, dalam laporannya menyampaikan, kegitan ini dilaksanakan dilatar belakangi “nyasarnya” kemajuan digital dalam hal ini gadget, menyentuh anak-anak hingga balita.

Penggunaan gadget pada sebagian besar anak-anak, lanjut Yumainar, telah menimbulkan kecanduan. Diantara  anak-anak yang telah kecanduan tersebut yang mengalami gangguan penglihatan. Pada sebagaian anak lagi tak sedikit menimbulkan gangguan mental, seperti enggan bersosialisasi sesama teman bahkan dalam keluarga, anak cendrung menjadi penyendiri dan enggan keluar dari “zona nyamannya” saat menggunakan gadget.

“Hal itulah yang perlu diantisipasi sejak dini,” kata Yulmainar. Melalui Dinas PPPAKB  Aceh Selatan, sambung Yulmainar, kita berkomitmen melakukan sosialisasi dampak penggunaan gadget bagi anak-anak, dengan sasaran adalah para orang tua, pendidik dan masyarakat pada umumnya.

Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang bahaya pengaruh gadget terutama smart phone, android dan sejenisnya kepada orang tua. Agar orang tua senantiasa mendampingi anak-anaknya saat menggunakan gadget. “Dan yang lebih penting, orang tua berkemauan menerapkan pola asuh anak ala Rasulullah,” ujar Yulmainar.

“Karena,” Yulmainar menambahkan, “Kita tidak dapat menghambat perkembangan zaman dan kemajuan tekhnologi, namun kita biss bijak menyikapi perkembangan zaman dan menggunakan  tekhnologi,” demikian tutup Kepala Dinas PPPAKB Kab Aceh Selatan Yulmainar.

Masih dalam kegiatan yang sama, Camat Labuhanhaji Gusmawi Mustafa, sangat mendukung dan berterimakasih karena di awal tahun 2020 ini Kecamatan Labuhanhaji diberi kepercayaan sebagai tuan rumah kegiatan Sosialisasi Pengaruh Gadget Terhadap Tumbuh Kembang Anak di Kecamatan Labuhanhaji.

Gusmawi yang akrab disapa Ogek, sangat berharap dan meminta kegiatan sosialisasi serupa ini dapat dilaksanakan di Kecamatan Labuhanhaji oleh Dinas PPPAKB, maupun Dinas atau Intansi lainnya yang ada  Kab Aceh Selatan.

“Insya Allah, kami di Kecamatan Labuhanhaji selalu terbuka dan siap menyambut sebagai tuan rumah, untuk setiap kegiatan positif dari Pemkab Aceh Selatan dan instansi lainnya,” demikian pungkas Ogek.

Pospera Sabang Apresiasi Trend Positif Kinerja BPKS

Kasadar.com, Sabang.| Menurut pantauan kami (Pospera) bahwa saat ini BPKS sudah menjalankan tupoksinya yang diamanatkan oleh regulasi yaitu menjadi kawasan pelabuhan dan Free Trade Zone (FTZ). (22/01/2020).

Trend positif dalam hal ini terlihat dari terjalinnya komunikasi yang baik antara BPKS dengan Pemerintah kota Sabang maupun provinsi Aceh. Sebagai warga sabang tentu ini menjadi hal yang patut kami dukung karena tanpa komunikasi yang baik dan sinergitas antar elemen tak mungkin program-program yang dijalankan akan dapat optimal. “Apresiasi kami atas kinerja BPKS yang menunjukan keseriusan dalam ikut serta memajukan daerah” ungkap Khairul Fuad, S.Ag selaku Kabid Advokasi DPC Pospera Kota Sabang.

Terlepas dari kekurangan yang masih menjadi PR manajemen, tentu kita pun tak boleh memungkiri trend positif yang saat ini sudah mulai terlihat. Beberapa target pembangunan dari BPKS telah rampung dikerjakan dan ada beberapa sebagiannya lagi sedang ditunggu penyelesaian pengerjaannya, kita berharap kemudian segala target dan juga capaian yang telah diraih BPKS hari ini menjadi sinyal positif baru untuk kedepannya.

“Mari kita dukung bersama-sama agar kekurangan yang masih terlihat segera di selesaikan secara maksimal”. tutup Khairul Fuad.

Pelabuhan bebas misalkan kini sudah mulai beroperasi walaupun dalam skala kecil walau hanya sebatas kapal pesiar yang singgah, semoga saja nantinya ada peningkatan baik itu jumlah ataupun jenis kapal yang singgah di pelabuhan bebas sabang. Harapan kita bersama sabang menjadi role model dari pembangunan jangka panjang yang tengah diproyeksikan pengembangannya.

Alaidin Abu Abbas Soal Perlakuan Ketua DPR Aceh; Paripurna AKD Jadi Cacat Hukum

Kasadar.com, Banda Aceh| Anggota DPR Aceh Fraksi Partai Demokrat menyayangkan sikap Ketua DPR Aceh memutuskan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), sehingga semua komisi disapu bersih oleh Koalisi Aceh Bermartabat (KAB), padahal seluruh anggota Dewan wajib berada di semua komisi, karena mereka dipilih rakyat.

“Ini sangat janggal dan sejarah pertama kali terjadi di parlemen Aceh,” kata Anggota DPR Aceh Ir Alaidin Abu Abbas di Banda Aceh, Senin 20 Januari 2020.

Menurut Alaidin Ketua DPRA sangat memaksa kehendak, sehingga paripurna menjadi cacat hukum.

“Sangat tidak baik untuk pendidikan politik masyarakat, karena tidak ada azas kebersamaan dan keadilan,” ujar Alaidin.

Alaidin menyebut bahwa non KAB sebelum paripurna masing-masing farksi juga sudah mengirimkan surat nama-nama anggota , namun kembali seperti surat awal, padahal dalam surat itu ikut disertakan keterangan aturan-aturan paripurna.

“Akibatnya hasil paripurna AKD tidak maksimal, pimpinan Badan Kehormatan Dewan (BKD) juga tidak terpilih pada paripurna itu, padahal papan pemilihan sudah disiapkan. Ini sangat disayangkan, rakyat berharap selesai,” demikian Alaidin. (joe)

Kadis Sos Aceh Selatan Salurkan Bantuan Kepada Warga Labuhanhaji Timur

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan Zubir Efendi dalam gubuk Aswarni didampingi pegawai Kantor Camat Fadhli Ras dan Pardian Saputra (non ASN).

Kasadar.com – Tapaktuan | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Selatan Zubir Efendi menyerahkan bantuan kepada keluarga Aswani MA, warga Gampong Paya Peulumat, Kecamatan Labuhanhaji Timur,  ba’da sholat Jum’at (17/01/2020).

Sebelumnya, tanggal 11 Januari 2020, Zubir Efendi juga telah melakukan kunjungan ke kediaman Aswarni warga miskin terdampak banjir cukup parah yang terjadi disebagian wilayah Aceh Selatan, Kamis (9/1/2010) lalu.

Baca berita terkait: Meski Libur, Kadis Sos Aceh Selatan Kunjungi Warga Terdampak Banjir di Labuhanhaji Timur

Adapun Bantuan yang diserahkan Kadis Sos Aceh Selatan itu  berupa; 1 set kompor gas, sembako, air mineral, bumbu instans juga mie instans untuk Aswarni dan keluarga.

“Bu, ini bantuan yang pernah saya janjikan dahulu, semoga bermanfaat buat ibu juga adek-adek ya,” kata Zubir Efendi hangat.

Aswarni yang menerima bantuan tersebut, cukup terharu dan mengucapkan rasa syukur dan terimakasihnya, “Alhamdulillah, terimakasih banyak pak udah perhatikan kami juga bantu keluarga kami,” ucapnya lirih.

Kepada pegawai Kantor Camat Fadhli Ras dan Pardian Saputra (non ASN) serta awak media yang mendampingi, Zubir Efendi mengatakan setelah menerima berbagai infomasi dan melakukan kunjungan secara langsung pasca banjir, ia merasa prihatin dan menilai bahwa keluarga bu Aswarni memang layak untuk dibantu.

Menurut Kadis Sos itu, yang menjadi prioritas pemerintah saat ini untuk diperhatikan, salah satunya adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi seperti ini, “Tujuannya agar kehidupan sosial juga ekonominya menjadi lebih baik,” terangnya.

Untuk itu, lanjut Efendi, diharapkan partisipasi aktif berbagai pihak mengatasi permasalahan social masyarakat yang ada disekitarnya, juga memberikan informasi didukung data yang akurat. “Hal itu perlu dilakukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran,” katanya.

Tambah Efendi lagi, permasalahan sosial dan kemanusian yang dialami masyarakat di sekitar kita, hendaknya dapat kita ringankan bersama-sama, jika kesenjangan social dapat dapat diminimalisir,   keharmonisan dalam masyarakat juga mudah diwujudkan.

Lagi pula, lanjut Efendi, kita sama-sama meyakini, “Jika kita meringankan beban saudara kita, Insya Allah, Allah juga akan membantu meringakan beban kita,” tutur Efendi bijak.

“Dan mudah-mudahan kedepan, rumah bu Aswarni juga bisa dibangun oleh pemerintah,” demikan tutup Kepala Dinas Aceh Selatan Zubir Efendi.

 

PC PMII Kota Banda Aceh Apresiasi Peluncuran Gonceng untuk Kongres PMII

Kasadar.com, Banda Aceh l Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Banda Aceh, mengapresiasi peluncuran Gerakan Goceng untuk Kongres PMII beberapa waktu terakhir.

“Ini sebagai ajang pembuktian, bukan hanya di internal PMII namun di eksternal PMII, kepada publik juga kita buktikan bahwa organisasi kita ini adalah organisasi besar sehingga kemandiriannya pun bisa dilakukan lewat gotong-royong,”kata Fauzan selaku Wakil II PC PMII Banda Aceh Kamis (16/1).

Menurut Ketua Umum PMII Banda Aceh sahabat Safinal, program tersebut menginspirasi kader apabila kegiatan tersebut terlaksana dengan sukses oleh Panitia Kongres ke-XX PMII di Balikpapan, Kalimantan Timur pada 16-21 April 2020 mendatang.

“Perlunya ditumbuhkan rasa saling memiliki agar supaya bisa bersama-sama membesarkan PMII mulai dari tataran paling bawah hingga ke atas. Gerakan goceng ini semoga bisa dibudidayakan pada seluruh tingkatan kepengurusan agar mampu menumbuhkan semangat kemandirian di tubuh PMII menyambut era 4.0,” ujar Safinal.

Ikatan Mahasiswa Minang UNIMAL Salurkan Bantuan Banjir dan Longsor di Maninjau Sumbar

Kasadar.com, Maninjau l Ikatan Mahasiswa Minang (IMAMI) Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe salurkan dana bantuan untuk bencana Banjir dan Longsor di Maninjau yang terjadi November lalu salah satunya di Jorong Galapuang, Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Rabu (15/20).

Bencana banjir dan longsor yang mengakibatkan kerusakan pada beberapa rumah warga dan mesjid yang ada di Jorong Galapuang, Nagari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, Sumatera Barat ini masih belum di perbaiki secara total.

Kepala Jorong Galapuang Zafriyendi menyebutkan ada 5 rumah dan 1 mesjid yang terkena banjir dan longsor bahkan rata dengan tanah.

” Akibat banjir dan longsor ada 5 rumah warga yang rusak berat, 2 diantaranya rata dengan tanah sehingga warga sampai saat masih mengungsi di rumah saudaranya,” ungkapnya.

Sementara untuk masjid yang rusak saat ini warga menggunakan Madrasah Diniayah Awaliayah (MDA) untuk sholat Jum’at.

” Saat ini warga menggunakan MDA untuk sholat Jumat sementara mesjid yang baru belum di bangun dan masih menunggu kabar dari bupati untuk lahan yang kosong karena Alhamdulillah dana sudah banyak terkumpul untuk pembangunan masjid yang baru, InsyaAllah akan segera di bangun,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua IMAMI terpilih Permadi Putra menjelaskan bahwa Dana yang sudah di Galang beberapa waktu lalu di kota Lhokseumawe pasalnya hanya melalu perantara saja, tetapi mengingat tidak lama lagi akan libur semester maka diputuskan untuk di salurkan secara langsung.

“Awalnya dana yang sudah di Galang bersama anggota IMAMI yang juga langsung turun ke jalan di beberapa titik di kota Lhokseumawe hanya di salurkan melalui perantara saja, tetapi karena mengingat tidak lama setelah penggalangan dana akan libur semester maka kami putuskan untuk di salurkan secara langsung meski kejadiannya memang sudah beberapa bulan lalu,” pungkasnya.

MAPPA Tolak Investasi UEA 42 T di Aceh

 

Kasadar.com, Banda Aceh.| Koordinator Pusat Masyarakat Pengawal Perdamaian dan Pembangunan Aceh (M@PPA) Azwar A Gani menolak rencana investasi Uni Emirat Arab (UEA) 42 Triliun di Aceh. (15/01/2020)

Penolakan tersebut dilakukan untuk memperkuat kedudukan UU PA. “Kami menolak investasi UEA di Aceh karena ingin memperkuat dan menyelamatkan UU PA. Jika UU PA tidak diakomodir dalam perjanjian investasi tersebut maka kita masyarakat Aceh harus menolaknya”. Tegas Azwar A Gani.

Menurut Azwar penyelamatan terhadap UU PA tersebut fokus pada Pasal 8 Ayat 1 “Rencana persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh yang dibuat oleh Pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA”. Kemudian di Pasal 165 Ayat 2 “Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenanganya, dapat menarik wisatawan asing dan memberi izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang berlaku secara nasional”.

Kedua pasal tersebut sangat rawan disalah gunakan dan akan menjadi pemicu konflik kembali antara Aceh dengan Jakarta dikemudian hari. “Kami tidak anti pasar bebas dan investasi, tetapi makna konsultasi dan kedudukan Pemerintah Aceh dalam perjanjian investasi tersebut harus diperjelas. Investor butuh kepastian regulasi untuk keamanan investasinya, semoga Plt tidak melupakan UU PA”. Ungkap Azwar.

Menurut Azwar, karena UU PA telah membuat Aceh berbeda dan perbedaan tersebut tidak membuat pembangunan terhambat. “Hasil riset kami dilapangan masyarakat Aceh sangat merindukan kemajuan industri di Aceh yang dapat menyerap banyak tenaga kerja lokal. Kita harus belajar dari kasus LNG Arun di Aceh Utara, ketimpangan harus kita tolak untuk mencegah kembali konflik yang dapat menghambat kemajuan Aceh”

Kami juga Berharap Forbes DPR dan DPD RI harus menentukan sikap untuk mendesak Pemerintah Indonesia agar memperjelas bentuk konsultasi dan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam UU PA serta harus melakukan pengawalan ketat terhadap Revisi UU PA yg sudah masuk Prolegnas tahun 2021. “Forbes kami harap juga untuk dapat turut aktif mengawal semua proses rencana investasi UEA di Aceh. Forbes sudah mualai aktif pada masa sekarang, semoga isu investasi ini masuk dalam agenda Forbes”. Demikian tutup Azwar.

Abubakar Dilantik sebagai Geuchiek Tanjoeng Drien Kecamatan Paya Bakong

Polsek Salurkan Bantuan dan Tanam Bibit Pohon di Kec Labuhanhaji

Kasadar.com – Tapaktuan | Polri, di wilayah hukum Polsek Labuhanhaji, melaksakan program penghijauan dengan menyerahkan bantuan bibit sekaligus melakukan penaman bibit pohon di pekarangan kantor Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan, hari ini Selasa (14/01) pagi.

Kegiatan penaman tersebut dilakukan Kapolsek Labuhanhaji Iptu Syahrul beserta anggota, dibantu Camat Labuhanhaji Gusmawi Mustafa serta Staf, Koramil 02 Labuhanhaji yang diwakili oleh Serda Zul Aslam dan Serda syarif serta dihadiri, Imeum Mukim, para Keucik, para Sekdes dan Ibu PKK Kec Labuhanhaji  Roswita beserta anggota.

Kapolsek Labuhanhaji Iptu Syahrul menyebutkan bahwa penyaluran bantuan sekaligus penaman bibit pohon dari Polri dilaksanakan serentak hari ini di Aceh Selatan, “Hal itu merupakan sebagai wujud kepedulian Polri akan penghijaun,” katanya.

Adapun bibit pohon yang disalurkan sekaligus ditanaman adalah bibit pohon Trambesi, Sengon, Petai, Jengkol, Klengkeng, Sersak, Jambu botol, Cemara dan Mangga.

“Pemilihan lokasi tanaman di kantor Camat Labuhanhaji yang baru diresmikan, dikarenakan lokasi tersebut berada di tengah-tengah areal persawahan yang tidak ada pepohonan sama sekali,” demikan tutup Iptu Syahrul.

Masih di tempat yang sama, Camat Labuhanhaji Gusmawi Mustafa menyampaikan ucapkan terima kamasihnya kepada Kapolres Aceh Selatan dan Kapolsek Labuhanhaji atas bantuan Program Penghijauan di Kantor Camat Labuhanhaji.

Gusmawi Mustafa yang akrab disapa Ogek, juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Kantor Camat Labuhanhaji, Polsek dan Koramil, serta Para Sekgam dalam Kecamatan Labuhanhaji atas partisipasi dalam program penghijauan hari ini, “Insya Allah program ini akan kita lanjutkan, sekalipun harus selesai hingga beberapa hari berikutnya,” pungkasnya.

OMNIBUS LAW DIRANCANG UNTUK MENINDAS BURUH DAN MENSEJAHTERAKAN PEMODAL.

Dedi Ismatullah Anggota Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) Lhokseumawe

Kasadar.com, Lhoksemawe l Saat ini sedang ramainya pemberitaan tentang pemerintahan yang sedang mengusung RUU omnibus law yang di dalamnya mencakup aturan cipta lapangan kerja dan juga aturan perpajakan.

Aturan ini rencananya dibuat untuk memenuhi aturan-aturan lama yang dimana pemerintah menilai terlalu rumit dan akan menghambat investasi.

Namun disini Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) menilai bahwa omnibus law bukanlah pilihan yang tepat untuk meningkatkan investasi atau menciptakan lapangan pekerjaan, namun itu merupakan penghancuran ketenagakerjaan dan juga kian menindas buruh.

oleh sebab itu,kata Dedi salah seorang anggota SMUR, ada beberapa point dalam omnibus law yang harus kita tolak karena sangat merugikan bagi buruh, yaitu:

1. Penghilangan upah minimum.

Penghilangan upah minimum.
merupakan dampak terburuk yang akan dirasakan langsung oleh para buruh, ini merupakan keinginan pemerintah yang akan menerapkan sistem “Upah per jam”
Dengan berlakunya upah per jam tersebut, buruh yang bekerja di bawah 40 jam seminggu, akan mendapatkan upah di bawah minimum. Ini jelas merupakan penindasan kejam terhadap buruh, seperti yang kita ketahui bahwa buruh tersebut mungkin akan mendapatkan halangan seperti ibadah, cuti melahirkan dan juga sakit, dimana buruh yang berhalangan di anggap tidak bekerja dan jam kerjanya akan di anggap kurang dari 40 jam, dan bisa saja ketika di lapangan nanti pihak perusahaan dengan mudah mengakalinya dengan mengurangi jam kerja buruh yang akan menyebabkan buruh bekerja dibawah 40 jam perminggu.
Pada dasarnya penerapan upah minimum berlaku bagi semua buruh, tidak ada istilah upah per jam atau apalah itu.
Dan hal ini juga sudah di atur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tidak boleh ada pekerjaan yang mendapatkan upah dibawah upah minimum, jika ada itu adalah salah satu bentuk penindasan dan bentuk kejahatan dan itu bisa di pidana.

2. Penghilangan pesangon.

Dalam omnibus law terdapat istilah baru yaitu tunjangan PHK yang besarnya mencapai 6 bulan upah.
Sebenarnya ini telah di atur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 yaitu masalah pesangon bagi buruh yang terkena PHK.
Besarnya pesangon adalah maksimal 9 bulan, dan bisa dikalikan 2 untuk jenis PHK tertentu, sehingga bisa mendapatkan 18 bulan upah. Selain itu, mendapatkan penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, dan penggantian hak minimal 15 persen dari total pesangon atau penghargaan masa kerja.
Dengan istilah baru tersebut, pesangon yang telah di atur dalam UU di atas akan di hilangkan dan di ganti dengan tunjangan PHK yang hanya 6 bulan upah.
Jika dibandingkan dengan sebelumnya ini jelas sebuah upaya untuk menindas buruh.

3.Fleksibilitas pasar kerja atau outsourcing di perluas.

Dalam omnibus law terdapat istilah outsourcing yang dimana akan terjadinya ketidakpastian kerja dan pengangkatan karyawan tetap.

Dalam UU no 13 tahun 2003, outsourcing hanya dapat dilakukan kepada 5 jenis pekerjaan saja, namun sekarang outsourcing tersebut akan di perluas ke jenis pekerjaan lainnya. Sebelumnya juga sudah ada hubungan kerja fleksibel, upah minimum tidak ada lagi, mudah di PHK dan setelah di PHK tidak mendapatkan lagi uang pesangon. Ini akan memberikan dampak buruk bagi buruh

4. Lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi oleh tenaga kerja asing atau TKA.

Terkait TKA dalam UU no 13 tahun 2003, penggunaan TKA harus memenuhi beberapa syarat, antara lain TKA hanya bisa menempati pekerjaan yang memiliki keterampilan khusus. TKA yang tidak memiliki keterampilan khusus tidak boleh bekerja di Indonesia.
Kemudian batas waktunya juga di batasi antara 3-5 tahun dan harus kembali ke negaranya.
Kemudian TKA haruslah di dampingi oleh tenaga Indonesia yang bertujuan untuk transfer of knowledge yang bertujuan jika suatu saat TKA tersebut kembali ke negaranya, pekerjaan itu bisa di atasi oleh tenaga kerja Indonesia.
Namun dalam omnibus law, semua persyaratan TKA akan di hapus, yang akan mengakibatkan masuknya TKA secara besar-besaran lalu membuat tenaga kerja Indonesia menjadi tidak terpakai.

5. Jaminan sosial terancam hilangkan.

Jaminan sosial yang hilang di akibatkan oleh sistem yang fleksibel karena tidak adanya pengangkatan karyawan tetap, karena itu merupakan syarat mendapatkan tunjangan hari tua dan juga jaminan pensiun bagi buruh.

6. Menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha.

Dalam omnibus law terdapat juga wacana untuk menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. Dalam UU no 13 tahun 2003 disebutkan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayar hak-hak buruh.
Jika sanksi ini di hilangkan, bisa jadi pengusaha akan seenaknya membayar upah buruh lebih rendah dari upah minimum. Ditakutkan akan banyak hak buruh yang tidak akan di penuhi oleh pengusaha karena tidak ada lagi ancaman pidana kepada pengusaha yang tidak memenuhi hak-hak buruh.

Sebagai penutup, kita juga jangan melupakan bahwasanya Mahasiswa merupakan calon buruh, yang di kemudian hari bisa saja hak haknya di rampas dengan kebijakan tersebut.