Perdana, BLK Aceh Selatan Melaksanakan Pelatihan Kerja di Labuhanhaji

Penulis

-

Selasa, 19 November 2019

Kasadar.com, Tapaktuan.| Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Selatan melalui Balai Tenaga Kerja (BLK) Aceh Selatan, melaksanakan pembukaan dan pelatihan perdana yang dilaksanakan di Aula Serba Guna Kantor Camat Labuhanhaji, Selasa (19/11/2019).

Usai melaksanakan pembukaan, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Selatan Syaiful Azhar, SE., menyampaikan bahwa pelatihan yang dilaksanakan hari ini adalah pelatihan servis sepeda motor dan reparasi AC yang berbasis peningkatan kompetensi.

“Pelatihan ini merupakan program pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, khususnya di Aceh Selatan,” ungkap Syaiful Azhar. Dengan jalan memberi pembekalan keterampilan kepada generasi muda yang menyenangi bidang tersebut.

“Dengan harapan agar lebih tepat sasaran, peserta lebih mudah memahami karena memang bagian dari hoby peserta itu sendiri, dan ilmu yang mereka peroleh selama masa pelatihan dapat dimanfaatkan dikemudian hari untuk membuka lapangan kerja secara mandiri,” terangnya.

Syaiful Azhar juga menjelaskan kegiatan pelatihan tersebut merupakan permintaan Camat Labuhanhaji Gusmawi Mustafa yang juga menghadirkan peserta dari Kecamatan Labuhanhaji Timur dari Labuhanhaji Barat. “Insyaa Allah sesuai kurikulum dan skedul pelatihan ini akan diisi 120 jam atau dilaksanakan selama 30 hari,” tutup Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Selatan Syaiful Azhar, SE.

Turut hadir saat pembukaan Polsek Labuhanhaji dan Sekcam Labuhanhaji Timur serta instruktur dari BLK Aceh Selatan.

Mengobrol Saat Kapolri Beri Sambutan Kapolres Kampar Dimutasi

Penulis

Samhudi

-

Selasa, 19 November 2019

Kasadar.com, Jakarta l Kapolres Kampar AKBP Asep Darmawan dimutasi karena mengobrol saat Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis memberikan sambutan dalam sebuah acara.

“Ya benar (dimutasi karena mengobrol saat Kapolri memberi sambutan),” ungkap Asisten Kepala Polri bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen (Pol) Eko Indra Heri ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (19/11/2019).

Saat ini, Eko mengatakan bahwa Asep sedang diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

“Lagi diperiksa Propam,” ungkap dia.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Muhammad Iqbal membenarkan bahwa AKBP Asep dimutasi sebagai Perwira Menengah (Pamen) Pelayanan Markas (Yanma) Polri.

Mutasi itu tertuang dalam surat telegram bernomor ST/3094/XI/KEP./2019 tertanggal 18 November 2019.

Asep disebutkan baru menjabat sebagai Kapolres Kampar selama dua bulan.

Penggantinya adalah AKBP Mohammad Kholid, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit III Ditreskrimum Polda Riau.

Firli Bahuri Baru Dilantik Jadi Kabaharkam dan Enggan Bicarakan soal KPK

Penulis

Samhudi

-

Selasa, 19 November 2019

Kasadar.com, Jakarta l Irjen Firli Bahuri baru saja dilantik sebagai Kabaharkam Polri. Sementara jabatannya tersebut akan diemban dalam waktu singkat, sebelum nantinya dilantik sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 pada Desember 2019.

Disinggung soal sebentarnya masa jabatan tersebut, Firli menyatakan tidak ada masalah. Dia tetap optimistis mampu melakukan yang terbaik.

“Begini. Pekerjaan tidak hanya bisa dilihat dengan waktu, tetapi bagaimana kita melakukan sesuatu melalui proses dan hasil,” tutur Firli di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

Firli menyebut, meski dirinya tidak lama menjabat sebagai Kabaharkam Polri, komunikasi mendalam terkait penyelesaian berbagai persoalan telah dibicarakan bersama dengan pejabat sebelumnya, yakni Komjen Condro Kirono.

Antara lain terkait pengamanan perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah, dan penjagaan belasan ribu pulau di Indonesia.

“Sudah kita petakan daerah mana saja yang rawan, tahapan pilkada, kita bahas semua. Setiap pilkada ada kerawanan, mulai dari logistik, kampanye, pemungutan suara, penetapan suara, tahap siapa yang terpilih atau tidak, sampai tahap mungkin ada mengajukan gugatan di MK,” jelas dia Irjen Firli Bahuri.

Sementara soal pelantikannya sebagai Ketua KPK, Firli enggan menanggapi.

“Saya belum bisa bicara kalau soal KPK karena hari ini saya masih Kabaharkam. Kita fokus dulu kepada Kabaharkam,” Firli menandaskan.

Menlu Bicara kekhawatiran Petinggi Dunia Terhadap Kondisi Ekonomi

Penulis

Samhudi

-

Selasa, 19 November 2019

Kasadar.com, Jakarta l Gejolak ekonomi dunia yang sering dibicarakan bukan hanya isapan jempol. Bahkan kondisinya ekonomi dunia kini mulai mengerikan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bercerita, saat dia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-35 ASEAN di Bangkok awal bulan lalu, terlihat jelas kekhawatiran dari para petinggi dunia tentang kondisi ekonomi dunia.

“Dalam tingkat KTT di Bangkok hadir di situ sekjen PBB, Managing Director IMF. dari semua pembicaraan dengan petinggi itu maka 1 kesimpulan tampak sekali kekhawatiran para pemimpin dunia mengenai situasi dunia saat ini, baik dari aspek politik maupun ekonomi,” ujarnya dalam acara Rakernas Kadin di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Selain itu laporan-laporan dari IMF hingga World Bank juga mendukung kondisi tersebut. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun dikoreksi menjadi 3,2% dari sebelumnya 3,5%.

“Untungnya forecast 2020 akan ada rebound jadi 3,5%. Tapi ini subject to situation yang terjadi di dunia. Bukan tidak mungkin kembali direvisi,” tambahnya.

Reton juga menyampaikan pernyataan dari Managing Director IMF Kristalina Georgieva yang mengatakan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi di 90% negara dunia.

“Jadi global economy is in syncronize slow down. Bahkan lebih suram lagi,” ujarnya.

Meski begitu, lanjut Retno, Kristalina menilai ekonomi Indonesia masih cukup baik. Begitu juga dengan kondisi di wilayah ASEAN yang dinilai masih menjadi titik cerah bagi perekonomian dunia.

CPNS Kejagung Melarang Orang Bertato dan Trangender Mendaftar

Penulis

Samhudi

-

Senin, 18 November 2019

Kasadar.com, Jakarta l Kejaksaan Agung ikut membuka lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Yang menarik, Kejagung melarang peserta CPNS yang kelainan orientasi seks dan kelainan prilaku (transgender).

Dikutip di Media Senin (17/11/2019) dari pengumuman resmi pelaksanaan seleksi pengadaan CPNS kejaksaan 2019, disebutkan formasi CPNS yang melarang transgender. Selain itu, pelamar juga tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental, tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki-laki).

Pertama adalah jabatan dokter spesialis ahli pertama, dokter ahli pertama, dokter gigi ahli pertama dan apoteker ahli pertama.

Kedua adalah jabatan jaksa ahli pertama pada formasi pelamar umum maupun khusus yang meliputi formasi pelamar cumlaude dan formasi pelamar putra/putri Papua dan Papua Barat.

Ketiga adalah jabatan pranata komputer ahli pertama, auditor ahli pertama, dan pranata laboratorium ahli pertama.

Keempat adalah jabatan pengolah data perkara dan putusan, pranata barang bukti, arsiparis pelaksana/terampil, perawat pelaksana/terampil, bidan pelaksana/terampil, asisten apoteker pelaksana/terampil, dan jabatan perawat gigi pelaksana/terampil.

Kelima adalah jabatan pengawal tahanan/narapidana dan jabatan pengemudi pengawal tahanan.

Keenam adalah peserta P1/TL (peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 yang memenuhi nilai ambang batas/passing grade dan tidak lulus SKB Tahun 2018).

Berikut ini adalah persyaratan umumnya:

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar.

2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagal PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.

4. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Tidak menjadi anggota alau pengurus partai politik atau tenibat politik praktis.

Jika Mekanisme Pilpres di Ubah Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945

Penulis

Samhudi

-

Senin, 18 November 2019

Kasadar.com, Bali l Ketua Fraksi Partai Demokrat di MPR Benny K Harman mengatakan, pihaknya menolak apabila amendemen terbatas UUD 1945 mengubah mekanisme pemilihan presiden (Pilpres), kembali ke MPR.

“Oh menurut saya itu set back. Ada pemikiran yang seolah misleading,” kata Benny di Seminyak, Bali, Sabtu (16/11/2019).

Benny menilai, pemilihan pilpres secara langsung dapat menciptakan keterbelahan di masyarakat. Namun, kata dia, hal itu bukan sebuah ancaman demokrasi, tetapi resiko demokrasi elektoral.

Oleh karenanya, kata Benny, diperlukan mitigasi untuk mengantisipasi terjadinya keterbelahan di masyarakat.

“Mitigasinya yang harus kita siapkan, bukan dengan kembali ke sistem yang lama. Betul ada pembelahan (masyarakat), benar itu fakta, tapi itu bukan alasan untuk kembali ke zaman lama. Zaman kuno itu,” ujarnya.

Benny mengingatkan, jangan karena tidak ada calon pemimpin potensial, lalu mengusulkan wacana presiden tiga periode.

Ia menegaskan, jika ada wacana presiden kembali dipilih MPR, maka partainya paling pertama yang akan menolak.

“Kami yang akan paling depan melakukan penolakan,” ucapnya

Lebih lanjut, terkait wacana amendemen terbatas UUD 1945 Benny mengatakan, Fraksi Demokrat sedang mengevaluasi apakah pelaksanaan UUD 1945 masih relevan dan responsif untuk menjawab berbagai tantangan dan dinamika.

“Kita bukan hanya menghadapi tantangan globalisasi dan hal-hal yang tidak bisa diprediksi, maka tidak salah kalau dilakukan evaluasi menyeluruh. Biarkan wacana perubahan ini menjadi wacana rakyat, bukan wacana elit,” pungkasnya.

Sebelumnya, pimpinan MPR melakukan silaturahim kebangsaan ke Kantor DPP PAN dan Partai Nasdem terkait rencana amendemen terbatas UUD 1945.

Berdasarkan silaturahmi kebangsaan tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, PAN mendukung wacana amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghidupkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Sementara itu, Nasdem menyatakan, setuju amendemen UUD 1945 secara menyeluruh

Adapun, menurut Bambang, masih ada tiga parpol yang belum sejalan dengan wacana amendemen terbatas UUD 1945, yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketiga partai tersebut berpandangan rencana menghidupkan kembali GBHN tidak perlu dilakukan melalui amendemen terbatas, melainkan cukup diatur dalam undang-undang baru.

Hidup Sehat: Cara Mencegah Sakit Jantung yang Baik

Penulis

Samhudi

-

Senin, 18 November 2019

Kasadar.com, Jakarta l Kebutuhan minum harian perlu dicukupi demi kesehatan tubuh termasuk jantung. Termasuk untuk kesehatan jantung, dengan mencegah penyakit dan gangguan akibat penurunan fungsi organ tersebut.

Untuk menjamin jantung yang sehat, berapa sebaiknya konsumsi air per hari? Apakah jumlah yang sama harus dikonsumsi jika pernah mengalami gagal atau gangguan jantung lainnya?

“Dalam kondisi sehat, sebaiknya konsumsi air putih sesuai kebutuhan. Umumnya sekitar dua liter per hari yang setara 8 gelas. Jumlah konsumsi biasanya dikurangi pada orang yang pernah gagal jantung sesuai saran dokter,” kata dokter ahli penyakit dalam konsultan kardiovaskuler dr Eka Ginanjar, SpPD-KKV, FINASIM, FACP.

Gagal jantung dan gangguan lain mengindikasikan fungsi pompa yang tak lagi maksimal. Banyak minum air meningkatkan jumlah cairan di dalam tubuh yang mengakibatkan kerja jantung makin berat. Dokter biasanya menyarankan jumlah konsumsi air yang tepat sesuai kondisi pasien.

Untuk suhu air yang diminum, dr Eka mengatakan tak masalah hendak minum air yang dingin atau hangat. Suhu air akan menyesuaikan dengan tubuh saat sudah masuk saluran pencernaan. Konsumsi air dingin atau hangat sama baiknya untuk tubuh kecuali jika dokter menyarankan hal lain.

IKMP2T Adakan Salam Anak Ranto II

Penulis

melani

-

Minggu, 17 November 2019

Kasadar.com, Banda Aceh.| Salah satu paguyuban Kecamatan Aceh Selatan, Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Trumon Timur (IKMP2T) melaksanakan kegiatan Salam Anak Ranto jilid II 2019 di Pantai Ujong Batee Aceh Besar, Minggu, (17 November 2019).

Kegiatan yang bertema “Jak hoe yang troeh, meuruno bak sampoe, gidong rata Nanggroe, Silaturrahmi ta jaga sabe” tersebut untuk mempererat tali silaturrahmi seluruh mahasiswa dan pemuda Trumon Timur yang berada di Banda Aceh.

Pelaksanaan acara salam ranto ini juga di iringi Peusijuk Mahasiswa(i) Baru (Maba) yang beberapa waktu lalu melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi. Dalam hal ini Ketua IKMP2T saudara Andri Arrahman mengucapkan selamat datang di Keluarga Besar IKMP2T kepada Mahasiswa Baru dan berpesan agar adik-adik mahasiswa baru dapat menjalakan proses perkuliahan dengan penuh semangat.

“Selamat datang adik-adik di Keluarga Besar IKMP2T, kalianlah yang akan melanjutkan estapet kepengurusan IKMP2T selanjutnya”

“Saya berharap kalian semua semangat dalam menjalalani proses perkuliahan dan dapat mengisi masa-masa perkuliahan dengan hal-hal yang produktif” ucap Andri.

Momen saat Supriadi. S.Sos selaku Alumni Ikmp2t melakukan Peusijuk Adik Mahasiswa(i) Baru Ikmp2t.

Turut hadir sejumlah Senior IKMP2T, dalam kesempatan tersebut saudara Supriadi. S.Sos pada sambutan dan arahan serta peusijuk mahasiswa(i) baru Trumon Timur mengatakan perlu adanya komitmen yang serius dari seluruh mahasiswa di Banda Aceh untuk membangun dan berkerjasama dalam membesarkan nama penguyuban.

“Mari berkontribusi untuk memajukan daerah sendiri, jika bukan generasi sekarang siapa lagi yang memikirkan tentang perubahan Trumon Timur kedepan” ucapnya.

“Dengan adanya peusijuk ini, mari kobarkan semangat juang dalam berorganisasi dan berproses” tutup supri.

MUBES Perdana: Ikatan Alumni Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry, ini 3 Presedium Terpilih.

Penulis

Samhudi

-

Sabtu, 16 November 2019

Kasadar.com, Banda Aceh I Keluarga Besar Alumni Prodi Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry, Mengadakan Musyawarah Besar (Mubes) Perdana Periode 2019- 2021 di Aula Zakir Kopi Lamprit. Sabtu (16/10).

“Berdasarkan hasil musyawarah perdana alumni prodi Sosiologi Agama yang dihadiri oleh Alumni angakatan 2013, 2014, 2015″ Ungkap Koordinator acara Muhammad Amin.

” Dari Hasil keputusan musyawarah Besar terpilihnya 3 presedium Alumni yaitu Eric Hernanda, Muhammad amin dan Aris jufrizal”, ujar Andre Saputra selaku pimpinan sidang MUBES.

Setelah terpilihnya 3 Presedium Alumni Sosiologi Agama kemudian dilanjutkan Lagi dengan pemilihan Koordinator Presidium, setelah sidang berjalan dengan kondusif Terpilihlah Aris Jufrizal sebagai koordinator presedium Ikatan Alumni Sosiologi agama periode 2019-2021.

Mubes juga dihadiri oleh Rezka Kurniawan Ketua HPM sosiologi Agama.

Harapan dengan terbentuknya Ikatan Alumni, Kedepan supaya dapat menguatkan ikatan emosional antar mahasiswa dan alumni. Tegas Pimpinan Sidang.

Pemerintah Rancang Program Sertifikasi Persiapan Perkawinan, Belum Lulus Tak Boleh Nikah

Penulis

Editor

-

Sabtu, 16 November 2019

kasadar.com | Pemerintah berencana menjalankan program sertifikasi persiapan perkawinan pada tahun 2020. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan pasangan yang belum lulus sertifikasi tak diizinkan menikah.

“Ya, sebelum lulus mengikuti pembekalan enggak boleh nikah,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11).

Muhadjir menjelaskan, program sertifikasi persiapan perkawinan berbeda dengan konseling pranikah yang sudah dijalankan Kantor Urusan Agama (KUA). Selama ini, KUA hanya menjelaskan tentang tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri kepada calon mempelai sebelum acara pernikahan.

Cegah Perceraian

Sementara sertifikasi persiapan perkawinan akan memberikan pengetahuan yang lebih komprehensif kepada calon mempelai mulai dari kesehatan reproduksi, pencegahan terhadap berbagai macam penyakit, persiapan menjelang kehamilan hingga cara merawat anak.

“Ini akan melibatkan kementerian yang terkait misalnya untuk bidang kesehatan reproduksi dan kemudian pencegahan terhadap berbagai macam penyakit, terutama yang berkaitan dengan janin, anak-anak usia dini dan seterusnya itu bisa diantisipasi oleh Kementerian Kesehatan,” jelasnya.

Sebelumnya, Muhadjir menyebut program sertifikasi persiapan perkawinan tak memungut biaya alias gratis. Program ini bertujuan menekan angka perceraian di Tanah Air.

“Ini untuk menekan angka perceraian segala itu loh,” ujarnya

Kasadar.com