Kasadar.com, Banda Aceh | Konflik yang terjadi antara DPRA dengan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, ternyata juga menjadi perhatian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Konflik tersebut diketahui telah berujung pada pengajuan hak interpelasi anggota dewan terhadap Plt Gubernur.

Sidang paripurna interpelasi telah berlangsung dua kali. Dimulai dari hak bertanya anggota dewan dan mendengar jawaban Plt Gubernur, dan kedua mendengar tanggapan DPRA terhadap jawaban Gubernur.

DPRA dalam tanggapannya memutuskan menolak seluruh jawaban Plt Gubernur.

Ini berarti, konflik akan terus berlanjut. DPRA dipastikan akan menggunakan hak konstitusi lanjutan, bisa berupa hak angket atau hak menyatakan pendapat, yang akan berujung kepada pemakzulan (impeachment).

Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, ketika ditanyai hal ini berharap agar masing-masing pihak dapat menahan diri. Konflik dia katakan harus secepatnya disudahi.

“Diperlukan kebesaran hati dan kedewasaan dalam berpolitik oleh semua pihak,” ujarnya.

Menurut Riefky, ada persoalan lain yang lebih penting dan harus menjadi perhatian semua pihak, yaitu pandemi Covid-19 serta dampak yang ditimbulkannya. Butuh kekompakan untuk menghadapi wabah ini.

“Bertambahnya korban jiwa dan memburuknya ekonomi adalah fakta yang sedang terjadi,” kata Riefky.

“Dibutuhkan kekompakan Pemerintah Aceh untuk membantu masyarakat menghadapi krisis pandemi ini,” tegas Anggota DPR RI empat periode tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here