Kasadar.com | Diawal tahun 2021 Aceh diterpa dua Hal yang harus menjadi perhatian khusus setiap element masyarakat Aceh pertama tentang pilkada terancam Batal 2022 yang akan di laksanakan 2024 secara Serentak dan yang kedua Terkait Aceh Termiskin se-sumatera yang menjadi tanggung jawab moral kita Bersama.

Akan Tetapi dalam 2 minggu kita sibuk membully terkait Kasus kemiskinan Aceh yang Termiskin se-Sumatra berdasar Data BPS Aceh. Kemiskinan Aceh Menjadi tanggung Jawab kita bersama dalam mendorong Pemerintah Aceh meningkatkan Ekonomi masayarakat Aceh di tengah Pandemi Covid-19 ini dan Juga semua Element masyarakat membantu memulihkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh khususnya.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh saat ini sudah sangat baik dalam upaya mendorong perekonomian masyarakat hingga menurunnya angka kemiskinan di Aceh.

Maka beranjak dari hal tersebut mari kita sama-sama bahu membahu bersama pemerintah untuk mewujudkan Aceh sesuai dengan cita-cita kita bersama Rakyat Aceh.

Suryadi selaku Ketua Umum IPPAT mengajak semua Element
Berhenti saling membully yang ada hanya makin memperkeruh suasana Aceh, kita juga Perlu bersatu supaya Pilkada Aceh Tetap Di 2022 sesuai dengan Butir UUPA pada pasal 65 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) disebutkan bahwa masa pemilihan Gubernur Aceh, Bupati dan Wali Kota dilaksanakan lima tahun sekali yang artinya, sesuai dengan UUPA pelaksanaan Pilkada Aceh tetap lima tahun sekali. kalau Pilkada yang lalu dilakukan 2017 maka Pilkada kedepannya di tahun 2022 Ujar Pemuda Asal Idi.

Terkait Pilkada Aceh banyak dari kalangan Politisi dan Akademisi baik tingkat Nasional maupun Aceh mendukung Pilkada Aceh 2022. Misal di kalangan Akademisi Pakar Hukum Universitas Syiah kuala Mawardi Ismail mengatakan ” peluang Aceh melaksanakan Pilkada 2022 tetap ada, yaitu dengan berpedoman pada UUPA (Undang-undang Pemerintah Aceh),” Di kutip dari media online.

Dengan ada dukungan dari semua element kita berharap semua Pemangku kepentingan Aceh untuk segera berkodinasi dengan pihak-pihak Terkait supaya Pilkada Tetap di 2022 jangan Sampai Marwah Aceh Hilang karena tidak menjalankan UUPA 2006 Sesuai dengan Butir perjanjian MOU Helsinki.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here