Safari, Tokoh Masyarakat Kab Aceh Selatan.

Kasadar.com | Tapaktuan – Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Selatan baru-baru ini telah mengeluarkan satu putusan melalui Rapat Paripurna Khusus, yang menyangkut dengan keberadaan dan kegiatan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT) di Aceh Selatan.

Dalam putusannya MPU Aceh Selatan menolak keberadaan MPTT di Aceh Selatan dan meminta kepada pemerintah untuk tidak memberikan izin terhadap kegiatan MPTT di wilayah Kabupaten Aceh Selatan dengan alasan keresahan dan polemik berkepanjangan di masyarakat Aceh khususnya Aceh Selatan.

Menurut Tokoh Masyarakat Aceh Selatan, Safari, ini merupakan satu putusan yang diambil begitu cepat oleh MPU dalam hal memutuskan satu permasalahan, lebih lagi alasan yang dikemukakan pun itu tidak mendasar untuk memberhentikan satu kegiatan organisasi keAgamaan.

Baca juga: Ketua Humas MPTT Aceh Selatan, Said Zulkifli: MPU Aceh Selatan Salah Mengambil Sikap

“Harusnya MPU Aceh selatan mengambil konsep dalam agama Islam, yaitu tabayyun, untuk menyelesaikan satu permasalahan agama yang terjadi di masyarakat,” kata Safari melalui press rilisnya Jum’at (09/10/20).

Seperti Firman Allah dalam surat Al-Hujurat/49:6. Dalam ayat tersebut dijelaskan: “Jika ada seorang faasiq datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayyunlah (telitilah dulu), agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian”.

“Maka semestinya MPU memanggil pihak MPTT untuk duduk guna mencari titik temu, apa pokok permasalahan, jangan langsung mengambil keputusan secara sepihak,” ujarnya.

Baca juga: Video: Brutal..! Ingin Menghadiri Zikir Akbar, Mobil Jamaah MPTT Dilempari Batu Oleh Penghadang

Sebab, imbuh Safari,  konsep tabayyun mestinya mengklarifikasi dulu sebelum ambil kesimpulan sehingga mendapatkan kesimpulan yang lebih bijak, arif dan tepat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

“Karena itu kami meminta MPU Aceh Selatan untuk meninjau ulang putusan tersebut, jangan sampai karena putusan itu nanti menjadi dasar munculnya konflik Horizontal di tengah masyarakat,” pungkasnya. (FJ)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here