UIN Gelar Diskusi Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

169

Kasadar.com, Banda Aceh | Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry menerima kunjungan tim yang terdiri dari Australia Indonesia Partnership fot Justice (AIPJ), Komnas Perempuan, Kementerian PPN/Bappenas, Tim PEKKA, Kedubes Australia, Mahkamah Syariah serta sejumlah elemen lainnya, kedatangannya dalam rangka berdiskusi tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum Di Aceh.

Senior Advisor AIPJ, Drs. H. Wahyu Widiana, MA usai temu diskusi, Rabu (3/10/2018) mengatakan, pertemuan tersebut antara lain membahas tentang hal apa saja yang dapat dilakukan kerja sama atau terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Program dapat lakukan dengan bekerja sama atau dilakukan masing-masing, namun yang paling penting adalah shering data dan informasi serta pengelaman, sehingga masyarakat kita terutama perempuan dan anak-anak bisa terlindungi haknya,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Wahyu Widiana menyebutkan, ada beberapa rekomendasi yang diperoleh, antara lain Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry dapat melaksanakan berbagai kegiatan baik dalam bentuk pengkajian maupun Kuliah Pengabdian Masyarakat secara tematik, artinya pengabdian mahasiswa tidak hanya memberikan plang nama jalan atau mengecat mushalla, akan tetapi lebih dari itu, mahasiswa peserta KPM nantinya dapat memberikan bantuan hukum, pencerahan hukum kepada masyarakat dengan bekerja sama dengan LSM terkait.

Lebih lanjut kata Wahyu, dalam diskusi tersebut juga dibahsa bagaimana pengadialan memperlakukan perempuan dihadapan hukum, baik dia sebagai penggugat maupun tergugat atau sebagai saksi pada pengadilan perdata, kita tahun Mahkamah Agung telah memberikan pedoman-pedoman bagi para hakim, peran FSH adalah mensosialisasikannya dan juga mengawasi hal tersebut, sehingga hak perempuan dan anak dapat terwujud dengan baik.

Dekan FSH, Dr. Muhammad Siddiq, MH mengatakan, pertemuan tersebut salah satu hal yang dibahas adalah tindak lanjut untuk melakukan kerja sama, dan fakultas Syariah telah diakui dengan berbagai peran yang telah dilaksanakan dan ke depan akan dilakukan kerja sama lebih intensif khsusunya terkait dengan hukum.

“Fakultas Syariah dan Hukum siap melakukan kerja sama dengan berbagai potensi yang ada, yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini adalah melalui program KPM tematik, dimana peserta KPM diharapkan dapat membantu mensosialisasikan dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkanya, khususnya ditempat mereka melakukan pengabdiannya, serta dapat melakukan advokasi hukum terhadap masyarakat,” kata Siddiq.

BAGIKAN

KOMENTAR FACEBOOK

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here