Wacana Ganti Wali Nanggroe Mencuat

191

Kasadar.com, Banda Aceh| Wacana pergantian wali nanggroe mulai mencuat seiring dengan akan berakhirnya masa jabatan Tgk Malik Mahmud Alhaythar pada Desember 2018. Usulan pergantian tersebut disampaikan oleh Aktivis kebudayaan sekaligus Ketua Institut Peradaban Aceh, Haekal Afifa.

Dalam pernyataan tertulisnya kepada Serambi, Haekal mengatakan bahwa masa jabatan wali nanggroe berlaku selama lima tahun, sesuai dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2012 yang sudah dikoreksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Tgk Malik Mahmud Alhaythar sendiri dilantik sebagai Wali Nanggroe pada 16 Desember 2013, artinya jika merujuk pada qanun tersebut, masa jabatan Tgk Malik Mahmud akan berakhir pada 16 Desember 2018.

“Publik kurang tahu kalau sebenarnya jabatan wali nanggroe hanya berlaku selama lima tahun, dan Desember ini tugas beliau sudah selesai sebagai wali nanggroe Aceh, ini yang harus kita sampaikan kepada segenap masyarakat Aceh” ungkap Haekal.

Seiring dengan akan berakhir masa jabatan Tgk Malik Mahmud, ia pun meminta Komisi Pemilihan Wali Nanggroe agar segera mewacanakan pergantian pimpinan pemangku adat Aceh tersebut. Sebab selama lima tahun ini, Lembaga Wali Nanggroe diangap tidak dapat menunjukkan eksistensinya.

Lembaga Wali Nanggroe dia katakan, mengatur kepemimpinan adat di Aceh dan menjadi lembaga pemersatu masyarakat Aceh. Lembaga Wali Nanggroe juga memangku kewibawaan dan kewenangan dalam membina serta mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, upacara-upacara adat, serta melaksanakan penganugerahan gelar kehormatan.

“Kami melihat beliau tidak berhasil dan inkonsistensi dalam menjalankan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Lembaga Wali Nanggroe. Baik dari bidang sejarah, adat, budaya dan tamaddun Aceh,” tegas Haekal.

Oleh karena itu, Haekal yang pernah menjadi Tenaga Ahli Lembaga Wali Nanggroe tersebut meminta agar majelis tuha peut, tuha lapan, dan majelis fatwa untuk segera membentuk komisi pemilihan, mencari sosok baru yang lebih kredibel untuk memimpin Lembaga Wali Nanggroe Aceh ke depan.

“Secara regulasi, para majelis memiliki wewenang untuk segera mencari pengganti beliau. Kami dari kalangan aktivis sejarah dan kebudayaan siap membantu dan akan merekomendasikan beberapa calon yang dianggap layak sebagai pengganti,” tutup Haekal dalam keterangannya.

Mantan petinggi GAM, Zakaria Saman atau yang kerap disapa Apa Karya mengaku telah mengetahui bahwa masa jabatan Tgk Malik Mahmud Alhaythar sebagai Wali Nanggroe akan berakhir pada Desember ini.

Namun, dia tak mau berkomentar banyak saat Serambi menghubunginya kemarin. “Loen teupeu, cuma hana tateoh kiban dan pajan pemilihan lom. Saweub nyan urusan tuha peut, tuha lapan, dan ulama, itanyoe hana rhoh keunan. (Tahu saya, tapi kita tidak tahu bagaimana dan kapan pemilihan lagi. Karena itu urusannya tuha peut, tuha lapan, dan ulama, kita nggak masuk ke situ,” kata Apa Karya.

Apa Karya mengatakan, pemilihan wali nanggroe tidak sembarangan. Para tim perumus harus memilih sosok yang tepat.

 

Ditanya apakah dirinya bersedia jika dicalonkan? Apa Karya menjawab sambil tertawa. “Nyoe hanjeut galak-galak droe, hanjeut tajak jok droe. Jih ditentukan nyan, lagei awai termasuk kamoe yang boh. (Tidak bisa suka-suka sendiri, nggak bisa mencalonkan diri. Ditentukan, seperti dulu itu temasuk kami yang rekomendasi),” pungkas Apa Karya.

 

VIATribun News
BAGIKAN

KOMENTAR FACEBOOK

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here