Nagan Raya | Warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Nagan Raya mengikuti sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Minggu (23/7) di salah satu hotel di kabupaten itu. Acara yang diadakan oleh Teuku Riefky Harsya, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) diikuti 150 tokoh masyarakat di daerah itu.
Teuku Riefky Harsya pada kesempatan itu mengajak masyarakat untuk mengamalkan Empat Pilar Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kita terus berupaya menyosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan ini. Dengan tujuan, jangan sampai di era globalisasi ini, banyak generasi muda kita tidak paham dasar dan pilar negaranya sendiri,” kata anggota MPR RI ini.

Riefky tidak memungkiri, saat ini banyak anak muda yang lebih condong dan suka pada budaya luar daripada budaya sendiri. Sehingga perlu adanya pendidikan karakter bangsa dengan mengedepankan kearifan, identitas tradisi lokal dan budaya dalam upaya membangun karakter bangsa menghadapi tantangan zaman.

“Sosialisasi empat pilar menjadi salah satu upaya yang sangat mendesak untuk terus menerus dilakukan. Sehingga, dengan adanya sosialisasi ini menyadarkan kembali masyarakat kepada pentingnya nilai-nilai pancasila, nilai ketuhanan yang maha esa, persatuan dan kesatuan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, ia berharap persoalan moralitas dibangkitkan kembali melalui pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai ketuhanan yang telah terjabarkan dalam Pancasila. Karena menurutnya, Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

“Empat pilar itu harus dijadikan benteng, agar generasi muda memiliki wawasan kebangsaan, berkarakter dan beretika, sehingga terhindar darirbagai pengaruh buruk yang belakangan ini sering terjadi,” katanya.

Dalam sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan juga dilakukan tanya jawab, salah seorang peserta mempertanyakan alasan sejumlah partai, termasuk Fraksi Demokrat yang walk out saat pengesahan RUU Pemilu.

Mendengar pertanyaan yang sedang hangat dibicarakan itu, Riefky menjelaskan alasan pihaknya walk out, karena ketentuan ambang batas yang menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan RUU Pemilu mengingkari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Kami Fraksi Partai Demokrat tidak ingin menjadi parpol yang secara jelas dan nyata-nyata melanggar konstitusi. Apakah kita pantas melakukan voting untuk sesuatu yang jelas-jelas bertentangan sumpah anggota melaksanakan konstitusi,”

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here